DPRD

Pilkada Serentak dan Sikap Kita

Posted on

pilkada-serentak-2018-640x394

Dalam kontestasi Pilkada serentak yang akan digelar pada bulan Juni 2018 nanti, riuh rendah pemberitaan cenderung bergejolak bukan pada proses penyelenggaraannya namun lebih kepada banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Kasus terakhir adalah Bupati Subang yang kembali mencalonkan diri. Ditengarai biaya kampanye yang cenderung tinggi membuat petahana ini membuka dirinya terhadap suap dan sponsor untuk membiayai kampanyenya nanti.

Demokrasi langsung yang sama-sama kita nikmati saat ini, memang membawa dampak. Saluran demokrasi yang dulu mampat, tersumbat dan terbatas menjadi oligarkhi kini berubah muka dan begitu terbuka. Euforia ini membawa hasrat yang cukup besar bagi perubahan. Namun demikian, ekses atau dampak lainnya adalah jalinan ikatan calon pemimpin dengan pemilih menjadi lebih cair,  terbuka dan rawan money politic. Ini yang berbahaya. Padahal dari sisi Undang-undang, Money Politic terlarang. Ciri pokok money politik  ditandai dengan adanya ; Pemberian (Materi dalam bentuk apapun) dan janji. Dua hal ini menjadi penanda utama politik uang yang kerap dilakukan oleh masing-masing pasangan calon untuk merebut suara pemilihnya.

Diskusi Workshop

Dalam salah satu paparan nara sumber di acara Bimbingan Teknis hari ini, secara nyata di utarakan bahwa money politic adalah hal terlarang dan termasuk kedalam kategori pelanggaran. Namun dalam kenyataannya tidak dapat dihindari mengingat tuntutan yang besar dari masyarakat itu sendiri terhadap calon-calon di daerahnya. Proses pemilihan Kepala Desa misalnya, jual beli suara nan transaksional kerap terjadi. Masyarakat memilih cara instan dengan menerima lembaran biru dan merah. Makin besar gelontoran dana, makin terbuka peluang sang calon terpilih. Seolah ini menjadi hal yang biasa dan terjadi dimana-mana. Sehingga ketika pemilihan Kepala Daerah berlangsung, tuntutan yang sama kembali terjadi bahkan dengan jumlah dana yang lebih besar.

Menarik juga apa yang menjadi sessi diskusi pada salah satu segmen, dimana salah seorang peserta mengutarakan bahwa Pemimpin adalah cerminan dari masyarakat yang dipimpinnya. Dengan arti kata lain, dimana uang menjadi panglima maka begitu pula sikap pemimpinnya. Mustahil memperoleh pemimpin bersih ketika masyarakatnya terbiasa dengan sikap instan dan memilih lembaran biru dan merah daripada kebijakan publik yang strategis dan berjangka panjang. Hal ini diutarakan menyangkut maraknya OTT yang dilakukan KPK sekaligus menjawab pertanyaan lainnya soal proyek-proyek yang biasanya dimainkan oleh anggota DPR RI dan DPRD. Ketika tuntutan konstituen yang begitu besar pada mereka, maka dengan keuangan pribadi yang terbatas tidak mungkin memuaskan seluruh pemilihnya. Perlu ada jalan lain yang dapat menjadi sumber dana baru untuk membiayai pola patron client seperti itu.

Pesimisme kemudian terlihat dari peserta lain, menurutnya sistem yang ada saat ini cenderung membuat hal itu terjadi. Berbeda misalnya ketika dahulu pemilihan dilakukan dengan cara keterwakilan. Walaupun ada sisi negatif, tapi cara keterwakilan lebih meminimalisir penggunaan dana yang tidak terkontrol seperti saat ini.  Masih menurutnya, bahwa dengan demikian demokrasi tidak mampu memberikan harapan baru. Pada saatnya nanti, masyarakat akan mengalami kejenuhan ; ribut disana sini, rebutan hak pilih dimana-mana, OTT menghiasi TV dan Radio dan seterusnya.

Berbeda dengan peserta sebelumnya, salah seorang peserta perempuan justru melihat dari sisi yang lain. Menurunya masih terselip optimisme, asalkan ada edukasi yang baik dari para penegak hukum (kejaksaan, polisi dan pemerintah pada umumnya). Bahwa demokrasi kita yang belum matang mutlak diperlukan edukasi yang berkelanjutan terhadap masyarakat. Edukasi yang mengantarkan mereka pada pola pemikiran ke depan, bukan pada tataran sekejap, instan dan money oriented. Namun bagaimana memilih pemimpin yang mampu melaksanakan program-program kebijakan berjangka panjang. Walaupun hal ini tidak secara langsung dapat diterima masyarakat. Namun justru ini yang lebih baik dan bersifat makro, menyentuh seluruh lapisan tidak terbatas pada beberapa daerah pemilihan semata.

Akhir Topik

Apa yang menjadi topik diskusi hari ini memang menarik, walau hanya sekemulit saja yang bisa saya tuliskan namun tentu arah dan issuenya sangat aktual dengan kondisi kita saat ini. Ada 171 daerah di Indonesia yang mengikuti pelaksanaan Pilkada serentak. Tepat pada bulan Juni nanti, seluruh daerah yang berjumlah 171 itu akan memilih calon pemimpin di daerahnya. Tentu jauh dari kesempurnaan, tapi harapan menuju arah yang lebih baik tentu patut di tetapkan dalam hati kita. Sudah saatnya memang masyarakat kita menjadi lebih dewasa, bukan sebaliknya menjadi barbar, bangga dengan primordialisme dan saling sikut sehingga mudah terpecah. Ini PR kita bersama.

– Ciputra Bekasi, 14 Februari 2018 –

Advertisements

Kali ini Badan Musyawarah

Posted on Updated on

Setelah minggu lalu mendampingi Badan Kehormatan ke kota Malang dalam rangka Kunjungan Kerja. Hari ini giliran tugas lagi mendampingi Badan Musyawarah ke kota Solo atau Surakarta. Penerbangan dijadwalkan take off jam 2 nanti. So masih ada waktu sekitar 1 jam menunggu di sini. 

Jika Badan Kehormatan hanya beranggotakan 5 orang, maka tidak demikian dengan Banmus. Anggota Banmus adalah perwakilan dari tiap fraksi di Dewan, sehingga hampir bisa dipastikan jumlahnya mencapai setengah dari total jumlah anggota DPRD (untuk Bogor totalnya 50 orang dgn 7 fraksi).

Bisa dikatakan setiap keputusan yang menyangkut penjadwalan kegiatan baik itu komisi, pansus dll dilakukan melalui Banmus. Pun demikian dengan laporan hasil kegiatan, pembahasan komisi, pansus dan seterusnya. Pimpinan DPRD bertugas sekaligus sebagai pimpinan Banmus (pimpiman tiap rapat). 

Keanggotaan Banmus ditentukan oleh masing-masing fraksi sesuai dengan perolehan kursi. Statusnya tidak permanen, alias dimungkinkan untuk dilakukan rolling atau pergantian keanggotaan yang merupakan hasil keputusan intern fraksi. Terkadang perubahan penempatan keanggotaan Banmus dipertukarkan dengan AKD lainnya, seperti BKD dan BPPD.

-bersambung-

Mendampingi Kunker Badan Kehormatan DPRD

Posted on

Setelah beberapa kali mendapat tugas mendampingi AKD (Alat Kelengkapan DPRD) minus Komisi, Pansus dan BPPD saat Kunjungan Kerja, baik itu antar kota, dan antar Propinsi. Kali ini penugasan selanjutnya adalah mendampingi Badan Kehormatan dibawah Ketua baru periode sisa masa jabatan kedua 2017-2019. Tujuan kota yang dikunjungi adalah DPRD kota Malang Propinsi Jawa Timur. Rute yang diambil melalui jalur udara, yang tentu saja lebih efisien dari sisi waktu (kurang lebih 1,5 jam perjalanan). Menurut rencana kami tiba di lokasi sekira tengah hari Pukul 12.00 siang.


Dari beberapa Daerah yang sudah dikunjungi beberapa waktu lalu, permasalahan BKD secara umum berada pada tataran etis dan penegakan sanksi. Fungsi dan tugas pokok BKD di tiap daerah, rata-rata mirip (karena payung hukumnya sama secara nasional). Perbedaan hanya ada pada tataran tekhnis dan aktualisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah.

Sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD, BKD pada dasarnya memiliki kewenangan strategis dalam hal penegakan disiplin dan kode etik anggota Dewan. Jadwal kegiatannya disusun tiap bulan dan menyesuaikan dengan kegiatan Dewan pada umumnya setiap bulan berjalan. Laporan dan jadwal kegiatan BKD kemudian dilaporkan dalam Rapat Badan Musyawarah yang umumnya dilakukan di awal bulan berjalan.

Jumlah anggota BKD secara umum merupakan wakil dari masing-masing fraksi. Jumlahnya tidak lebih dari 5 sd 8 orang di tiap DPRD. Pemilihan keanggotaan dan pimpinan BKD merupakan hasil konsensus dan kesepakatan anggota Dewan yang terbagi kedalam dua masa periode jabatan, yaitu 2.5 tahun. Dengan demikian, amat sangat dimungkinkan terjadi pergantian susunan keanggotaan dan rotasi pimpinan selama dua periode masa jabatan. 

Permasalahan BKD Secara Umum

Menurut beberapa laporan yang saya ikuti selama mendampingi anggota BKD ke beberapa daerah, letak permasalahan umumnya berada pada mekanisme penegakan disiplin dan sanksi pada anggota Dewan yang melanggar; mulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat. Seperti yang terjadi di salah satu kota dimana salah satu anggota DPRD nya terlibat dan terbukti menjadi makelar proyek dan pidana penipuan. Karena kasusnya sudah tercium media, maka penegakan dilakukan dengan cara pemberhentian keanggotaan Dewan yang bersangkutan. Namun dalam kasus lain, dimana media tidak terlibat dan kasusnya tertutup tidak jarang masalah diselesaikan dalam lingkup intern dan sedapat mungkin menjaga kerahasiaannya di hadapan publik.

Tidak jarang posisi BKD berada pada posisi inferior, karena menyagkut kepentingan partai dan nama baik DPRD. Sehingga pelanggaran yang dilakukan anggota menguap begitu saja dan tidak mendapatkan sanksi. Tutup mata pun dilakukan, sejurus rapat hanya menjadi rutinitas penggugur kewajiban saja. Fungsi dan tugas pokok BKD dengan demikian hilang, sekedar pelengkap AKD semata. 

-catatan kecil bagian 1 dalam perjalanan menuju bandara Soeta-

Kunjungan kerja DPRD

Posted on

Mencermati cara kerja anggota dewan ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan. Pertama sebagai mitra kerja di daerah (sesuai dengan UU Otonomi Daerah) maka perannya sejajar sebagai perangkat kerja daerah, tidak berhadap2an dalam artian bertindak oposan. Beberapa fungsi utamanya sebagai pengawas pemda, budgeting/anggaran dilakukan dan melekat didalamnya. Baik buruknya pemda adalah cerminan harmonisasi kerja keduanya.

Mengenai kunjungan kerja yang biasanya rutin dilakukan baik itu dalam tingkat pansus, komisi maupun Alat Kelengkapan DPRD lainnya semisal Badan Kehormatan, Badan Musyawarah dan BPPD bisa dikatakan sebagiannya perlu dan bisa juga tidak. Dikatakan perlu karena dalam pembahasan didalam terkadang input diperlukan. Kajiannya memang bisa dilakukan dengan berbagai cara; riset akademik melalui kepustakaan (non kunker ke luar kota/pulau/luar negeri), mengontrak tenaga/staff ahli di bidang yang sedang di bahas (hukum, ekonomi, bahasa dst) dan seperti yang disebut diawal dengan sowan mengunjungi daerah lain. 

Tidak semua produk pembahasan dewan menjadi perda. Dan tidak semua raperda yang kemudian ditetapkan menjadi perda juga dipraktekan oleh pemda. Beberapa diantaranya kadang tersimpan dimenara gading, sebagiannya lagi adalah pengulangan dari perda sebelumnya yang ditambahi dengan kalimat perubahan atau penyempurnaan.

Setelah beberapa kali mengikuti sidang, paripurna dan kunjungan kerja; saya semakin mengerti cara kerja pemda mengelola daerahnya pun dengan fungsi dewan sebagai mitra kerja dan pengawasannya. Banyak catatan yang sebenarnya ingin kutulis, tapi memang harus berhati hati memilih mana yang bisa dibagikan sebagai sekedar catatan pribadi dan mana yang tidak laik dikonsumsi umum.

-bersambung-