kunjungan-kerja

Mendampingi Kunker Badan Kehormatan DPRD

Posted on

Setelah beberapa kali mendapat tugas mendampingi AKD (Alat Kelengkapan DPRD) minus Komisi, Pansus dan BPPD saat Kunjungan Kerja, baik itu antar kota, dan antar Propinsi. Kali ini penugasan selanjutnya adalah mendampingi Badan Kehormatan dibawah Ketua baru periode sisa masa jabatan kedua 2017-2019. Tujuan kota yang dikunjungi adalah DPRD kota Malang Propinsi Jawa Timur. Rute yang diambil melalui jalur udara, yang tentu saja lebih efisien dari sisi waktu (kurang lebih 1,5 jam perjalanan). Menurut rencana kami tiba di lokasi sekira tengah hari Pukul 12.00 siang.


Dari beberapa Daerah yang sudah dikunjungi beberapa waktu lalu, permasalahan BKD secara umum berada pada tataran etis dan penegakan sanksi. Fungsi dan tugas pokok BKD di tiap daerah, rata-rata mirip (karena payung hukumnya sama secara nasional). Perbedaan hanya ada pada tataran tekhnis dan aktualisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah.

Sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD, BKD pada dasarnya memiliki kewenangan strategis dalam hal penegakan disiplin dan kode etik anggota Dewan. Jadwal kegiatannya disusun tiap bulan dan menyesuaikan dengan kegiatan Dewan pada umumnya setiap bulan berjalan. Laporan dan jadwal kegiatan BKD kemudian dilaporkan dalam Rapat Badan Musyawarah yang umumnya dilakukan di awal bulan berjalan.

Jumlah anggota BKD secara umum merupakan wakil dari masing-masing fraksi. Jumlahnya tidak lebih dari 5 sd 8 orang di tiap DPRD. Pemilihan keanggotaan dan pimpinan BKD merupakan hasil konsensus dan kesepakatan anggota Dewan yang terbagi kedalam dua masa periode jabatan, yaitu 2.5 tahun. Dengan demikian, amat sangat dimungkinkan terjadi pergantian susunan keanggotaan dan rotasi pimpinan selama dua periode masa jabatan. 

Permasalahan BKD Secara Umum

Menurut beberapa laporan yang saya ikuti selama mendampingi anggota BKD ke beberapa daerah, letak permasalahan umumnya berada pada mekanisme penegakan disiplin dan sanksi pada anggota Dewan yang melanggar; mulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat. Seperti yang terjadi di salah satu kota dimana salah satu anggota DPRD nya terlibat dan terbukti menjadi makelar proyek dan pidana penipuan. Karena kasusnya sudah tercium media, maka penegakan dilakukan dengan cara pemberhentian keanggotaan Dewan yang bersangkutan. Namun dalam kasus lain, dimana media tidak terlibat dan kasusnya tertutup tidak jarang masalah diselesaikan dalam lingkup intern dan sedapat mungkin menjaga kerahasiaannya di hadapan publik.

Tidak jarang posisi BKD berada pada posisi inferior, karena menyagkut kepentingan partai dan nama baik DPRD. Sehingga pelanggaran yang dilakukan anggota menguap begitu saja dan tidak mendapatkan sanksi. Tutup mata pun dilakukan, sejurus rapat hanya menjadi rutinitas penggugur kewajiban saja. Fungsi dan tugas pokok BKD dengan demikian hilang, sekedar pelengkap AKD semata. 

-catatan kecil bagian 1 dalam perjalanan menuju bandara Soeta-