kuliah

FUNGSI DASAR PEMERINTAHAN DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Posted on Updated on

Masih dalam seri tugas kuliah, kali ini saya mengangkat tentang materi kuliah di semester awal Ilmu Pemerintahan mengenai fungsi dasar pemerintahan. Monggo

 

Pengertian Umum Pemerintah

Tugas ini di buka dengan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Pemerintah secara umum. Pertama adalah pengertian Pemerintah dalam arti luas, sebagai organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat-alat perlengkapan Negara atau aktivitas untuk mencaai tujuan negara. Semua lembaga itu adalah yang terdiri dari lembaga-lembaga trias politica. Pemerintah dalam arti sempit hanyalah eksekutif atau bestuur saja.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang teroganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar negara, mengenai rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang diajarkan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

 

Tujuan dan Fungsi Negara

Tujuan negara adalah suatu sasaran yang ingin dicapai yang terlebih dahulu sudah ditentukan, bersifat abstrak dan ideal. Fungsi menunjukan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, fugsi bersifat real dan konkrit.

Tujuan dan fungsi ini sangat sekali hubungannya, sebab tujuan tanpa fungsi adalah steril,hanya merupakan suatu impian karena tidak akan terealisir. Sebaliknya, fungsi tanpa tujuan adalah mustahil, sebab segala kegiatan yang dilakukan pasti didasarkan pada suatu tujuan tertentu.

Contoh, setiap orang yang ingin mendirikan perusahaan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Fungsinya adalah kegiatan untuk menghasilkan barang / jasa yang diperlukan oleh konsumen.

Dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi negara, hanya fungsi yang ethis dan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan sajalah yang dapat berhasil mencapai tujuan, bila tidak di lakukan secara moral dan ethis justru membawa ke arah kemajuan

 

Fungsi Negara Menurut James E. Anderson

Fungsi-fungsi apa saja yang dijalankan oleh pemerintah menurut James E Anderson adalah sebagai berikut :

  1. Menyediakan infra struktur ekonomi
  2. Menyediakan beberapa jasa dan barang kolektif
  3. Menjembatani konflik dalam masyarakat
  4. Menjaga kompentensi
  5. Memelihara sumber daya alam
  6. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
  7. Menjaga stabilitas ekonomi

 

Fungi di atas umumnya di lakukan oleh pemerintah pusat, akan hal-nya pemerintah daerah tentu saja tidak semua fungsi tersebut dapat di lakukan. Hal ini tentunya disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik di daerah yang bersangkutan.

 

Contoh Penerapan Fungsi Tersebut di Indonesia

a. Menyediakan Infrastruktur Ekonomi

Dalam pengertian ini pemerintah berfungsi sebagai pelayan masyarakat dengan menyediakan bangunan ekonomi yang adil dan merata serta tepat sasaran. Seperti pada pembuatan regulasi pendirian badan usaha, yang memuat beberapa syarat lengkap beserta tugas dan fungsi anggota di dalamnya. Dalam hal fiskal, pemerintah juga membidani lahirnya Bank Indonesia sebagai pengatur kebijakan moneter sehingga aktivitas keuangan masyarakat dapat berjalan dengan baik

b. Menyediakan beberapa jasa dan barang kolektif

Jasa yang dimaksud adalah ketersediaan tenaga pelayanan sampai tingkat bawah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, seperti para petugas kelurahan dan lain sebagainya. Mulai dari pelayanan pembuatan dan penyelesaian data administrasi masyarakat hingga persoalan lainnya.

c. Menjembatani konflik dalam masyarakat

Dalam hal ini pemerintah berperan baik itu dalam hal regulasi, fasilitator maupun penegak hukum. Konflik yang biasa terjadi dan bersifat horizontal tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya oleh masyarakat. Pemerintah atau Negara perlu campur tangan untuk menyelesaikannnya. Salah satu contoh terdekat misalnya pada perhelatan Miss World 2013 yang sejatinya Final akan diselenggarakan di Jakarta. Namun atas desakan beberapa pihak kontes itu urung dilaksanakan di Jakarta dan di pindahkan ke Bali. Dalam hal ini Pemerintah bertindak atas kebaikan bersama, sebab jika dipaksakan tetap di Jakarta akan cenderung terjadi konflik yang semakin memanas.

d. Menjaga kompentensi

Pemerintah wajib memelihara sekaligus meningkatkan kompetensinya. Contohnya dalam hal meningkatkan kinerja aparaturnya. Maka diadakanlah Diklat-diklat dengan tujuan memantapkan etos kerja sang aparatur.

e. Memelihara sumber daya alam

Hal ini jelas tertuang dalam salah satu pasal UUD 1945 bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dijalankan dan dikelola oleh negara. Contohnya adalah pada penyedia jasa listrik nasional (PLN) dimana untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, maka pemerintah membentuk BUMN bernama PLN. Dalam hal konservasi alam, pemerintah juga membentuk BUMN serupa yang berfungsi mengawasi dan mengelola hutan-hutan yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia seperti Kalimantan dan Sulawesi

f. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Dalam hal ini pemerintah wajib memberikan jaminan penuh kepada tiap warganya untuk memperoleh kebutuhannya baik itu terhadap kebutuhan barang maupun jasa. Akses terhadapnya patut di lindungi dengan misalnya membentuk badan logistik nasional dan atau lembaga lainnya yang serupa

g. Menjaga stabilitas ekonomi

Stabilitas tetap diperlukan demi menopang pertumbuhan ekonomi dan sosial yang baik. Konflik sebagai salah satu cara melakukan perubahan kadang diperlukan, namun tentu stabilitas yang terjaga akan membuat program-program yang ada berjalan secara baik dan berkelanjutan. Dalam menjaga stabilitas ekonomi pemerintah misalnya menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian membuat rencana pembangunan lima tahun yang juga tertuang dalam APBN dan lain sebagainya

Advertisements

Seri Tugas Kuliah; Hasil diskusi, paper, artikel etc

Posted on Updated on

Beberapa waktu lalu, saya pernah mengupload 3 buah tugas kuliah melalui blog ini. Dan dilihat dari jumlah kunjungan ternyata meningkat. Artinya banyak yang mencari sumber tulisan; baik itu sebagai bahan pemenuhan tugas dan atau keperluan lainnya. Oleh sebab itu dalam beberapa hari ke depan, saya akan kembali mengupload beberapa tugas pilihan – dalam studi Ilmu Pemerintahan tentunya – yang siapa tahu kawan-kawan membutuhkannya. Untuk bagian ini saya ingin mengangkat salah satu diskusi mengenai ilmu politik dan pemerintahan. Monggo 🙂

Beda Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi melalui beberapa kawan di tutorial online beberapa waktu lalu;  ilmu politik dan ilmu pemerintahan tergolong kedalam bidang ilmu kenegaraan, termasuk kedalam kategori ilmu tidak murni (non scientific method). Hal ini berangkat atas dasar asumsi bahwa definisi ilmu didasarkan pada fakta empiris. Hal ini berbeda misalnya jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu murni yang berangkat dari pengamatan empiris dan ilmiah. Tolok ukur ini disebut oleh Dr. Miriam Budiardjo sebagai keistimewaan Ilmu politik yang senantiasa bergerak tumbuh dan berkembang. Sebab focus kajiannya terletak pada kreasi manusia yang serba tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi (Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Jakarta).

Persamaan lainnya terletak keterkaitannya yang sangar erat dengan ilmu-ilmu social lainnya, khususnya ilmu kenegaraan. Sebab secara subjek studi atau pembelajaran pokok keduanya menyangkut Negara. Dalam hal ini secara material keduanya memiliki focus kajian yang sama. Disamping itu secara historis kelahiran kedua ilmu ini memiliki akar yang sama. Masa resesi dan konflik berkepanjangan di Negara-negara Eropa, khususnya prusia, inggris, perancis dan seterusnya menjadi penyebab tidak langsung kelahiran ataupun pembaruan teori-teori kenegaraan, sebagaimana telah dicetuskan oleh para filosof pada jaman Yunani kuno dahulu, seperti Plato dan Aristoteles.

Adapun yang membedakan keduanya adalah objek forma dari ilmu itu sendiri. Hal inilah yang membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Disamping itu perbedaan keduanya juga terlihat pada orientasi ilmu poitik yang lebih menekankan pada pola interaksi struktur sementara ilmu pemerintahan orientasinya lebih pada pelayanan public. Hal digambarkan secara jelas pada modul Ilmu Pemerintahan Online Universitas Terbuka, yang juga menyebutkan sedikitnya delapan (8) perbedaan antara ilmu politik dengan ilmu pemerintahan,  seperti ;  Pusat perhatian ilmu politik lebih kepada proses pembuatan keputusan politik untuk memenuhi kebutuhan dari suatu hubungan politik yang dikembangkan berbeda dengan titik tekan ilmu pemerintahan yang lebih mengedepankan focus kerakyatan dimana sebuah pemerintahan dibangun oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.

​ATURAN HUKUM DAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM BINGKAI REFORMASI BIROKRASI

Posted on Updated on

ABSTRAK

*Tugas pelengkap akhir program studi Ilmu Pemerintahan

Oleh : Alike Mulyadi K.

Banyak kendala yang dihadapi dalam penataan birokrasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan masalah kebiasaan dan tindakan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Perilaku dan perbuatan dari ASN tersebut kadang memunculkan permasalahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik sehingga perlu adanya regulasi atau aturan main mengenai bagaimana seorang ASN bertindak, bekerja dan berperilaku. Regulasi tersebut kemudian melahirkan sejenis disiplin yang sarat akan etika dan norma hukum. Bentuk disiplin tersebut tertuang dalam produk hukum pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Usaha swasta,  yang terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan ini adalah untuk menjamin Tata Tertib dan kelancaran tugas dari Pegawai Negeri Sipil atau ASN itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan akhirnya adalah terciptanya pelayanan publik yang prima dalam bingkai pembangunan Indonesia.

Kata Kunci : Penataan Birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN), Regulasi, Disiplin Pegawai Negeri, Pelayanan Publik yang Prima 


PENDAHULUAN

Dari sisi etimologi birokrasi berasal dari bahasa Yunani bureau dan kratia yang artinya kurang lebih ; bureau = meja/kantor dan kratia = pemerintah. Dengan demikian secara sederhana bikrokrasi diartikan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah dari meja ke meja. Pengertian lain birokrasi adalah sebuah istilah kolektif untuk sebuah badan yang di dalamnya terdiri dari pejabat-pejabat ataupun sekumpulan dengan tugas yang pasti dan jelas akan pekerjaannya dan pengaruhnya dapat disaksikan pada seluruh organisasi. 

Berbicara birokrasi maka berbicara Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Kamus Hukum ASN atau dahulu dikenal dengan Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara; abdi negara; dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Adapun rumusan Pegawai Negeri menurut pendapat HR (Hoge Raad), sesuai keputusannya pada tanggal 30 Januari 1911 adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum, yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara atau alat-alat perlengkapan. Sedangkan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) pengertian pegawai negeri dirumuskan sebagai berikut; Pegawai Negeri adalah meliputi :

  • Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian
  • Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangan dan digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan termasuk di dalamnya jabatan dalam Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi dan Kepaniteraan Pengadilan. 

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari beberapa pengertian tersebut di atas, masih terlalu luas pengertian mengenai Pegawai Negeri tersebut. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pada pasal 2 ayat (1), membagi Pegawai Negeri atas : (1) Pegawai Negeri Sipil; (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (3)  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini membagi lagi Pegawai Negeri Sipil menjadi 2 bagian yaitu :

  1. Pegawai Negeri Sipil Pusat ; Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat menurut penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
  2. Pegawai Negeri Sipil Daerah ; Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.


PEMBAHASAN

Permasalahan

Permasalahan birokrasi sebenarnya lebih mengarah pada bagaimana prilaku-pelakunya terlihat di masyarakat. Secara konsep dan fungsi, birokrasi adalah sebuah keniscayaan bagi Negara. Keberadaannya adalah mutlak sebagai alat penyelenggara Negara. Hanya kemudian praktek yang jauh panggang dari api membuat perannya sebagai penyelenggara Negara, khususnya pelayan publik menjadi minor bahkan menjadi sasaran lumpuhnya fungsi Negara.

Beberapa bentuk pelanggaran disiplin para aparatur Negara pun ditemukan dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat, sejurus kemudian ramai dan marak menjadi headline berita di berbagai media cetak maupun online, seperti terutama  masalah pelanggaran terhadap disiplin waktu, disiplin administrasi, Narkoba, Korupsi dan penggelapan lainnya. Satu contoh kasus yang cukup mengemuka adalah ketika seorang Gayus Tambunan – pegawai golongan menengah di dirjen Pajak – mampu bermain dalam proses pajak beberapa perusahaan. 

Permasalahan indisipliner dan pelanggaran yang dilakukan oleh para aparatur Negara tersebut diatas sebenarnya tidak perlu terjadi andaikata hak, kewajiban dan sanksi yang ada dijalankan secara konsisten. Oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana aturan itu ada beserta hukum disiplin yang bisa diterapkan.  

Hak dan Kewajiban Aparatur Negara

Kewajiban Aparatur Negara  adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban itu  dapat dirinci sebagai berikut :

Kewajiban yang berhubungan dengan tugas di dalam jabatan : Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing masing ASN

Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan ASN pada umumnya : kewajiban ini terkait dengan ASN sebagai unsur aparatur Negara , abdi Negara dan abdi masyarakat yang dapat dirinci lagi sebagai berikut :

  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah (Pasal 4 UU No. 8 Th. 1974).
  • Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5 UU No. 8 Th. 1974).
  • Menyimpan rahasia jabatan (Pasal 6 UU No. 8 Th. 1974).
  • Mengangkat sumpah/janji pegawai negeri (Pasal 26 No. 8 Th. 1974).
  • Mengangkat sumpah/janji jabatan negeri (Pasal 27 UU No. 8 Th. 1974).
  • Mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sedangkan hak Pegawai Negeri adalah sesuatu yang diterima oleh Pegawai Negeri sebagai imbalan dari pelaksanaan kewajibannya. Hak ini diperoleh tentunya mengacu pada ketentuan atau persyaratan-persyaratan seperti :

  • Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawabnya (Pasal 7 UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh cuti (Pasal 8 UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban. (Pasal 9 Ayat (1) UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacad jasmani atau cacad rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga (Pasal 9 ayat (2) UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh uang duka bagi keluarga pegawai negeri sipil yang meninggal dunia (Pasal 9 ayat (3) UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Pasal 10 UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh kenaikan pangkat reguler (Pasal 18 UU No. 8 Th. 1974).
  • Menjadi peserta TASPEN menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963.
  • Menjadi peserta jaminan kesehatan nasional menurut Keputusan Presiden


Aturan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Menurut Siti Soetami ada tiga bentuk pertanggung jawaban Pegawai Negeri;

  1. Pertanggung jawaban kepidanaan
  2. Pertanggung jawaban keuangan perdata
  3. Pertanggung jawaban kedisiplinan atau administrative

Aparatur Sipil Negara yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi, berupa hukuman disiplin. Dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa : “Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Dalam penjelasannya disebutkan: “Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak diturut atau larangan itu dilanggar.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan beberapa definisi antara lain: dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 1 ayat 3 , pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dan dalam pasal 1 ayat 4, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir merupakan salah satu jenis bentuk pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil baik itu di pusat maupun daerah. Dalam kamus hukum R.Subekti, dan Soedarsono Tjitrosoedibio memberikan penjelasan mengenai detournement de pouvoir yaitu apabila suatu badan pemerintahan menggunakan kekuasaannya untuk tujuan lain daripada tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan kepadanya, maka penyalahgunaan ini merupakan suatu detournement de pouvoir. Penyalahgunaan wewenang bisa terjadi jika suatu alat perlengkapan negara menggunakan wewenang yang diberikan padanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang seharusnya diselenggarakan untuk maksud tertentu.

Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Di dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa hukuman disiplin terdiri dari :

Tingkatan hukuman disiplin : (1) Hukuman disiplin ringan; (2) Hukuman disiplin sedang; dan (3) Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : (1) Teguran lisan; (2) Teguran tertulis; dan (3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : (1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan (3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : (1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (3) Pembebasan dari jabatan (4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Tuntutan Reformasi Birokrasi

Esensi reformasi biokrasi sebenarnya adalah perubahan pola piker dan budaya kerja  aparatur negara. Diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional. Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian kinerja. Dengan indikator-indikator yang ditetapkan, maka reward and punishment juga bisa diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak saja dari atasan, tetapi juga dari luar. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, PNS tidak bisa berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar. ”Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian kinerja aparatur. Jenis sanksi juga sudah diformulasikan sedemikian rupa, yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja PNS atau aparatur juga ditingkatkan.  

Perubahan Mindset & Culture Set

Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan hal pokok lainnya dari reformasi birokrasi. Aparatur negara harus melayani, bukan dilayani. Buruknya wajah birokrasi Indonesia selama ini tak lepas dari proses rekrutmen CPNS, yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, tidak transparan, dan tidak mampu menempatkan orang dalam tugas dan tempat yang tepat. 

Reward and Punishment

Perlunya penegakan aturan kepada para aparatur birokrasi yang dilakukan secara simultan dan konsisten, seperti melalui peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas bagi setiap pelanggaran. Kemudian pada pelaksanaan hukuman juga tidak tebang pilih, misalnya juga berlaku bagi pejabat yang seharusnya memberikan hukuman, tetapi tidak melaksanakannya. 

Disiplin dan Tanggung Jawab

Salah satu cirri birokrasi, sebagaimana disebut pada bagian Landasan Teori di atas, adalah kedisiplinan. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa aparatur Negara dinilai memiliki etos kerja yang rendah dan disiplin yang buruk. Hal ini tercermin misalnya dari prilaku para ASN yang sering membolos di waktu kerja (siang hari) dengan berjalan-jalan ke Mall. Atau absensi yang tidak konsisten diterapkan, dimana waktu kedatangan sering terlambat. Oleh sebab itu penerapan disiplin menjadi kunci melalui sistem baku absensi yang jelas dan disertai dengan konsekuensi yang bias diterima. 

Remunerasi Belum Tentu Menjadi Solusi

Pada salah satu tulisannya, Alfurkon Setiawan, Kepala Pusdatin Kemenpan-RB, menyebutkan bahwa remunerasi yang sesuai bagi pegawai Birokrasi dapat meningkatkan kinerja, disiplin, dan tanggung jawab. Namun dalam kenyataannya, gaji besar tidak menjamin seseorang melakukan praktek nakal yang sudah melembaga di lingkungan ASN, seperti mark-up kegiatan, proses tender yang tertutup, dan kolusi lainnya. Oleh sebab itu perlu dicari akar masalah yang lain agar masalah buruknya kinerja, buruknya disiplin dan tanggung jawab itu dapat diatasi. 

Mutasi bisa menjadi satu dari sekian jalan, dimana kemudian menempatkan orang pada wilayahnya yang pas dan memindahkan yang tidak cocok sesuai dengan penilaian yang sudah dibuat sebelumnya. Disamping itu perubahan budaya ‘euweuh pakeuweuh’ juga harus digalakan, dimana kemudian para aparatur Negara menyadari tanggung jawabnya dengan memisahkan antara pekerjaan dan hubungan pribadi. Sebab salah satu ciri dari birokrasi adalah adanya hubungan impersonal didalamnya. 

Manajemen Asset & Manajemen IT

Salah satu penyebab lambannya pelayanan public adalah bentuknya yang masih dikerjakan secara traditional dan manual. Oleh sebab itu peralihan tata kelola pemerintahan secara modern patut dilakukan secara perlahan. Dimulai dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang dilakukan melalui pelatihan, penataran dan sekaligus rekrutmen pegawai yang baik. Tanpa itu semua, kehadiran fasilitas secanggih apapun tidak akan berjalan dengan baik. Sebut saja misalnya internet yang kemudian hanya digunakan untuk kegiatan tidak penting; menonton youtube, bermain games dan sederet kegiatan tidak produktif lainnya. Padahal keberadaan IT mestinya mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga terciptanya pelayanan publik yang prima, low cost dan cepat. 
PENUTUP

Sebagai kesimpulan dan saran sedikitnya ada dua poin utama yang dapat dijadikan bekal penulisan ini. Pertama adalah bahwa aturan hukum dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri pada kenyataannya telah dibuat formulasinya sedemikian rupa, bahkan mengalami beberapa kali perbaikan seperti dalam rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian yang kemudian disempurnakan.  Namun kemudian yang menjadi permasalahan adalah penegakan yang masih tebang pilih dan tidak tegas dari para pucuk pimpinan/pemimpin strategis. Oleh sebab itu, ada baiknya evaluasi justru dilakukan bukan pada aturan hukum dan disiplinnya namun lebih kepada penegakan aturan main tersebut. Sebab yang menjadi masalah selama ini bisa jadi adalah ketegasan, keadilan dan keterbukaan dalam proses penegakan aturan disiplin tersebut. Sehingga penataan wajah birokrasi kita ke depan akan lebih maju, terbuka dan professional demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan pembangunan Indonesia seutuhnya. 

Point kedua adalah bahwa reformasi birokrasi merupakan keniscayaan perubahan yang dilakukan terhadap komponen-komponen birokrasi itu sendiri seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Perubahan  itu dilakukan dengan melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat  dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan oleh Undang-undang. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang  bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya menunjukan kesadaran bahwa terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein; apa yang sebenarnya diharapkan, dengan keadaan yang sesungguhnya tentang  peran birokrasi dewasa ini. Namun demikian, dengan melakukan beberapa langkah strategis sebagaimana disampaikan pada bagian akhir pembahasan yakni; Perubahan Mindset & Culture Set, mekanisme Reward and Punishment yang baik, penegakan Disiplin dan Tanggung Jawab, perlunya peninjauan Remunerasi yang berlebihan dan Belum Tentu Menjadi Solusi, serta pembangunan prinsip Manajerial Asset & Manajemen IT yang baik diharapkan perubahan itu akan segera terwujud dan berjalan kea rah yang lebih baik di masa yang akan datang[]
DAFTAR PUSTAKA

Alfurkon Setiawan. (2003). Dampak reformasi bagi PNS. Jakarta: Pusdatin (Online) Diakses 25 Agustus 2015. 

Asep Sumaryana. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Bandung: Jurnal Administrasi Negara FISIP UNPAD. 

_____________. (2014). Buletin Badan Kepegawaian Negara: Informasi yang mencerahkan. Jakarta : BKN RI Edisi XXVII

Daeng S. (2013). Makalah IISIP Jakarta: Konsep Birokrasi. Jakarta: Scribd-Online. Diakses 01 Oktober 2015

Djatmika Sastra Marsono. (1995). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Humas Menpan RB. (2012). Hakekat Birokrasi. Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Diakses 10 September 2015

Kumpulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang : 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ridwan. (2002). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

Sudarsono. T. (2002). Kamus Hukum. Jakarta: cetakan III Rineka Cipta.

Victor Situmorang. (1994). Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Cetakan II Rineka Cipta.

Seputar Privatisasi BUMN

Posted on

kebijakan-privatisasi-bumnAda dua pandangan utama mengenai BUMN dan kebijakan privatisasi nya. Pandangan yang pertama adalah mereka yang menilai bahwa selaiknya BUMN mutlak dimiliki oleh Negara. Pandangan yang kedua adalah yang melihat bahwa BUMN tidak mutlak harus dimiliki oleh Negara, bisa saja diserahkan sebagiannya kepada pihak swasta selama tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah kebijakan privatisasi terhadap BUMN merupakan kelompok yang setuju terhadap pandangan kedua.

Lalu diantara keduanya mana yang paling cocok dan bisa diterapkan??? Apakah kemudian pihak yang setuju terhadap privatisasi melanggar undang-undang, atau justru itu demi kebaikan BUMN itu sendiri??

Tujuan Pendirian BUMN

Pada dasarnya BUMN didirikan dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu (monopoli). Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikut-sertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN.

Namun demikian, faktanya masih banyak permasalahan yang mendera BUMN di tanah air. Masalah yang muncul diantaranya adalah ; perolehan laba yang masih rendah yang disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kinerja yang lamban, high cost beuraucracy, lack of maintenance dan seterusnya. Salah satu solusi untuk keluar dari masalah itu adalah dengan melakukan privatisasi BUMN, seperti banyak terjadi pasca krisis moneter tahun 1997-1998 lalu.

Pro Kontra Privatisasi BUMN

Pro kontra seputar kebijakan privatisasi ini kemudian lahir di sebagian kalangan masyarakat. Mereka yang tidak setuju beranggapan bahwa BUMN merupakan aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun pada kenyataannya tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Sebaliknya, mereka yang setuju menganggap bahwa pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Berikut adalah alasan-alasan pro dan kontra terhadap kebijakan privatitasi BUMN tersebut :

*Pro Privatisasi

  1. Peningkatan efisiensi, kinerja dan produktivitas perusahaan yang diprivatisasi : BUMN sering dilihat sebagai sosok unit pekerja yang tidak efisien, boros, tidak professional dengan kinerja yang tidak optimal, dan penilaian-penilaian negatif lainnya. Beberapa faktor yang sering dianggap sebagai penyebabnya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya persaingan di pasar produk sebagai akibat proteksi pemerintah atau hak monopoli yang dimiliki oleh BUMN. tidak adanya persaingan ini mengakibatkan rendahnya efisiensi BUMN. Hal ini akan berbeda jika perusahaan itu diprivatisasi dan pada saat yang bersamaan didukung dengan peningkatan persaingan efektif di sektor yang bersangkutan, semisal meniadakan proteksi perusahaan yang diprivatisasi.
  2. Mendorong perkembangan pasar modal : Privatisasi yang berarti menjual perusahaan negara kepada swasta dapat membantu terciptanya perluasan kepemilikan saham, sehingga diharapkan akan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
  3. Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah : Secara umum, privatisasi dapat mendatangkan pemasukan bagi pemerintah yang berasal dari penjualan saham BUMN. Selain itu, privatisasi dapat mengurangi subsidi pemerintah yang ditujukan kepada BUMN yang bersangkutan. Juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan yang beroperasi lebih produktif dengan laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, privatisasi dapat menolong untuk menjaga keseimbangan anggaran pemerintah sekaligus mengatasi tekanan inflasi.

*Kontra Privatisasi

  1. Privatisasi salah sasaran : Beberapa alasan diatas dianggap tidak sesuai dengan fakta. Sebab jika itu yang menjadi motifnya, maka seharusnya yang diprivatisasi adalah perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, produktivitasnya rendah dan kinerjanya payah. Sehingga dengan diprivatisasi, diharapkan perusahaan tersebut berubah menjadi lebih efisien, produktivitasnya meningkat, dan kinerjanya menjadi lebih bagus. Kenyatannya yang diprivatisasi adalah perusahaan yang sehat dan efisien. Jika ada perusahaan negara yang merugi dan tidak efisien, biasanya disehatkan terlebih dahulu sehingga menjadi sehat dan mencapai profit, dan setelah itu baru kemudian dijual.
  2. Alasan yang mengada-ngada : Alasan untuk meningkatkan pendapatan negara juga tidak bisa diterima. Memang ketika terjadi penjualan aset-aset BUMN itu negara mendapatkan pemasukan. Namun sebagaimana layaknya penjualan, penerimaan pendapatan itu diiringi dengan kehilangan pemilikan aset-aset tersebut. Ini berarti negara akan kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Akan menjadi lebih berbahaya jika ternyata pembelinya dari perusahaan asing. Meskipun pabriknya masih berkedudukan di Indonesia, namun hak atas segala informasi dan bagian dari modal menjadi milik perusahaan asing.

Simpulan

Keduanya baik pihak yang setuju maupun tidak tentu memiliki alas annya masing-masing; ada baik dan ada buruknya. Privatisasi bukanlah barang haram, tujuan privatisasi sudah diundangkan dan tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang isinya berkaitan dengan BUMN, tepatnya adalah tentang upaya meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero. Penerbitan peraturan perundangan tentang BUMN dimaksudkan untuk memperjelas landasan hukum dan menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan yang terkait serta sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMN. Privatisasi bukan semata-mata kebijakan final, namun merupakan suatu metode regulasi untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai mekanisme pasar. Kebijakan privatisasi dianggap dapat membantu pemerintah dalam menopang penerimaan negara dan menutupi defisit APBN sekaligus menjadikan BUMN lebih efisien dan profitable dengan melibatkan pihak swasta di dalam pengelolaannya sehingga membuka pintu bagi persaingan yang sehat dalam perekonomian.

-seri kuliah : penunai tugas 2 MK Sistem Ekonomi Indonesia-

Pengertian Simpati dan Empati Dalam konteks Psikologi dan Komunikasi

Posted on Updated on

semangat-tugas3.jpgIstilah empati dan simpati amat terkait dengan kondisi psikologis seseorang. Keduanya berhubungan dengan kondisi kejiwaan. Oleh sebab itu dalam beberapa bacaan terkait, keduanya banyak disinggung dalam disiplin ilmu psikologi. Sementara dalam komunikasi, keduanya banyak dibahas dalam hal komunikasi antar budaya, yaitu interaksi social antara individu dengan individu lain yang berbeda dari sisi latar belakang budaya, pendidikan dan sejenisnya. Tujuannya adalah tentu mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan tersebut, melalui cara berkomunikasi yang baik (secara verbal dan non verbal) sehingga tercipta jalinan interaksi social yang harmonis dan saling berpengertian.

Secara konsep emphatic agak berbeda sedikit dengan simpati. Keduanya memang menunjukkan perasaan atau kondisi kejiwaan seseorang, namun demikian ada perbedaan; simpati berpadanan kata dengan ‘feeling with’ sementara empati adalah ‘feeling in’ atau lebih dalam dari sekedar simpati. Dari sekian sumber yang ada, menarik apa yang disampaikan oleh andry setiawan dalam blognya ketika menganalisa keduanya dari sisi konseling (tinjauan psikologis). Menurutnya :

“Empati dalam pengertian konseling adalah hal yang sangat penting. Mengingat proses konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya rasa empati dalam berkomunikasi yang bisa menyebabkan kesalahpahaman interaksi komunikasi sehingga konseli frustasi dan tidak ada manfaat yang dihasilkan dari proses konseling tersebut. Empati merupakan dasar hubungan interpersonal. Hal yang juga penting diungkap dalam konteks peningkatan mutu empati seseorang adalah berlatih menampakkan ekspresi-ekspresi atau isyarat-isyarat non-verbal yang membuat orang lain merasa dimengerti dan diterima, karena kemampuan empati terutama melibatkan kemampuan seseorang untuk membaca perasaan lewat pemahaman terhadap isyarat-isyarat non verbal orang lain. Pemahaman seperti ini membuat hubungan antar individu terjalin dengan baik. Dalam kepustakaan konseling ditegaskan tentang keefektifan konseling (counseling effectiveness) lebih ditentukan dari kecakapan konselor. Oleh karena itu, peran empati cukup esensial yang diakui dalam teori-teori konseling, sehingga empati yang diwujud-nyatakan dalam praktik konseling selama ini merupakan suatu keniscayaan untuk ditumbuh-kembangkan secara sistemis di dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat kita (dalam blognya di http://andiysetiawan.blogspot.co.id/2012/11/empati.html)”

Dari pengertian tersebut kita dapat melihat bagaimana empati memegang peranan penting dalam proses interaksi. Karena tinjauannya berkaitan dengan dunia psikologis maka ia menjelaskannya melalui perspektif konseli – konselor. Namun demikian jika ditarik kedalam spectrum yang lebih luas – dalam dunia social misalnya – pengertian itu memiliki kesamaan pandangan bahwa eksekusi empati akan berjalan baik ketika dituangkan dalam langkah komunikasi yang baik. Dalam hubungan konseli – konselor sebagaimana digambarkan diatas, setelah menyelami dan memahami kondisi konseli, konselor wajib melakukan terapis secara baik melalui pendekatan komunikasi yang baik. Sehingga tercipta bangunan interaksi yang positif demi kesembuhan diri konseli (pasien). Demikian halnya juga dengan konteks interaksi social yang mensyaratkan komunikasi yang terjalin baik melalui sikap empatic yang telah ada sebelumnya.

Adapun simpati memiliki pengertian yang kurang lebih sama namun bias dikatakan lebih dulu dari empati. Jika empati adalah ‘feeling in’, maka simpati adalah proses yang mendahuluinya atau diluar kedalaman perasaan itu (sekedar feeling with). Dalam salah satu jurnal psikologi (www.berandapsikologi.com) simpati diartikan sebagai suatu proses dimana seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain. Dalam simpati, perasaan memegang peranan penting. Simpati akan berlangsung apabila terdapat pengertian pada kedua belah pihak. Simpati lebih banyak terlihat dalam hubungan persahabatan, hubungan bertetangga, atau hubungan pekerjaan. Seseorang merasa simpati dari pada orang lain karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya. Misalnya, mengucapkan selamat ulang tahun pada hari ulang tahun merupakan wujud rasa simpati seseorang.

Berikut adalah perbedaan antara kedua istilah tersebut :

Simpati

  1. Berasal dari bahasa yunani “ feeling with”
  2. Proses yang terjadi kurang begitu mendalam
  3. Didasarkan faktor kesamaan
  4. Merupakan respons atas need for closeness and support
  5. Lebih spontan, biasanya dalam bentuk reaksi emosional
  6. Contoh dalam kehidupan sehari-hari : mengucapkan selamat ulang tahun pada hari ulang tahun kawan atau saudara kita.

Simpati adalah melakukan sesuatu untuk orang lain, dengan menggunakan cara yang menurut kita baik, menurut kita menyenangkan, menurut kita benar.

Empati

  1. Berasal dari bahasa yunani “ feeling in”
  2. Proses yang terjadi lebih mendalam
  3. Didasarkan pada penerimaan perbedaan individual
  4. Merupakan upaya-upaya pemahaman terhadap kondisi orang lain.
  5. Berbasis pada faktor kognitif dan afektif
  6. Contoh dalam kehidupan sehari-hari : Seseorang memiliki teman yang orang tuanya meninggal. Sebagai wujud empati kita sebagai temannya merasakan kesedihan dan kehilangan tersebut. Turut merasakan disini bukan sekedar larut dalam kesedihan namun lebih jauh itu kita dapat menyampaikan supporting dengan menyampaikan hal yang baik dan memberinya semangat (bias juga dalam bentuk materi/barang penyemangat, kegiatan dan lain sebagainya). Tujuannya adalah agar kawan kita itu mampu menerima dengan ikhlas dan move on, bangkit dari kesedihan dan menjalani hidup dengan baik.

Sekali lagi Empati memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan simpati. Namun demikian, yang menjadi pembedanya adalah bahwa empati tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja, melainkan diikuti perasaan organisme tubuh yang sangat dalam seperti pada contoh kehilangan orang tua pada sahabat kita diatas.

Empati, adalah melakukan sesuatu kepada orang lain, dengan menggunakan cara berpikir dari orang lain tersebut, yang menurut orang lain itu menyenangkan, yang menurut orang lain itu benar. Poinnya adalah apa yang menurut kita bernilai sebagai kebaikan, namun bias saja sebenarnya justru mengganggu orang lain. Nah empati tidaklah demikian.

-paper sederhana untuk pemenuhan tugas ke-2 pengantar ilmu komunikasi-

KHARISMA GUSDUR

Posted on

Pendahuluan

Membaca kembali teori kepemimpinan khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan yang diutarakan oleh Weber mengingatkan saya ke beberapa tahun silam, tepatnya medio tahun 2003 hingga 2006. Entah mengapa pikiran langsung tertuju pada sosok Gus Dur (alm) yang begitu memesona baik itu dari sisi pemikiran, maupun sebagai sosok pribadi. Diatas itu tentu ada Bung Karno; jawaranya pemimpin kharismatik; bagaimana ia mengagitasi rakyat dengan balutan kata-kata heroiknya bahkan sebelum ia memiliki kekuasaan legal sebagai Presiden (legitimate power). Namun demikian Gus Dur pun memiliki pesona magisnya sendiri. Masih lekat bagaimana tulisannya mewarnai majalah Prisma dan buku-bukunya yang sering dibawa oleh salah seorang kawan di tempat kami menimba ilmu dulu. Tentu saja buku itu kemudian saya pinjam, termasuk majalah Prisma yang rada usang dengan bau khas debu di tengah rak perpustakaan. Biasanya dalam kondisi normal, buku dan majalah itu dilahap habis tidak kurang dalam waktu satu minggu. Tentu jangan dibandingkan dengan kondisi saat ini, dimana tingkat konsentrasi dan lingkungan yang sudah jauh berbeda. Namun saat itu rasanya cukup menyenangkan berselancar ria menyelami beragam pemikiran, dan Gus Dur adalah salah satunya.

Maka ketika tugas 2 ini hadir dalam mata kuliah perbandingan pemerintahan, momen nostalgia itu kembali hadir. Romantisme yang sarat akan kenangan masa sekolah menengah dulu; jiwa muda yang eksplosif, spirit agama dan lingkungan social organisasi. Maklum saat itu iklim pendidikan sekolah menengah tidaklah seterbuka saat ini, sehingga rasa haus akan informasi dan pengalaman yang lebih baru akan didapatkan diluar bangku sekolah, tepatnya di lingkungan organisasi informal di luar sekolah.

 

 Apa Itu Kharisma

Weber ketika menyebutkan charisma sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip etik dan spirit perubahan yang dibawa oleh gerakan puritan yang kemudian dikenal dengan gerakan etis protestanisme. Menurutnya perbedaan mendasar dunia barat dan timur berada pada rasionalitas dan agama. Agama bagaimanapun juga membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Didalamnya terselip ajaran, dogma hingga semangat perubahan. Agama kemudian menjelma menjadi lembaga lengkap dengan struktur social dan kekuasaan didalamnya. Dalam tataran kekuasaan, yang pada saat itu dominan di pegang oleh Paus, pendeta, rabid an sejenisnya; dibedakan menjadi tiga bentuk kekuasaan. Kekuasaan disini adalah pengaruh yang mampu mengubah masyarakat, menggerakkan dan menginspirasi pengikutnya untuk melakukan sesuatu dalam gerakan social. Weber kemudian membedakan kekuasaan itu kedalam tiga bagian :

  1. Kekuasaan Tradisional : Jenis kekuasaan yang sudah ada (established) dan dipercayai secara turun temurun.
  2. Kekuasaan legal-rasional : Jenis kekuasaan yang diperoleh melalui penunjukan hokum positif; kontrak social dan sejenisnya
  3. Kekuasaan kharismatik : Jenis kekuasaan yang diperoleh karena rahmat (grace) pada individu seseorang

Secara akar kata, kharisma berasal dari kata yunani ‘chairismos’ yang berarti berkat yang terinspirasi secara agung atau dengan bahasa lain yakni anugerah. Kata ini dalam tradisi Kristen berpadu padan dengan kata ‘grace’ atau rahmat. Oleh sebab itu kharisma adalah sejenis ‘blessing’ atau anugerah atau bakat yang ada pada diri individu seseorang. Ia lahir dan ada begitu saja (given). Walau demikian pandangan ini kemudian mendapat kritik beberapa tahun setelahnya, dimana kharisma pada diri seseorang juga diyakini mampu dipelajari, dibentuk. Pemimpin dengan kharisma tidak lahir begitu saja, namun ia dapat diciptakan dan dibentuk melalui pembelajaran. Robbins (2005) adalah salah satunya. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa sifat-sifat individu juga terkait dengan kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik cenderung bersifat terbuka, percaya diri, dan memiliki tekad yang kuat untuk mencapai hasil. Ia juga mengatakan bahwa seseorang bisa belajar menjadi karismatik dengan mengikuti proses yang terdiri atas tiga tahap.

Pertama, seseorang perlu mengembangkan aura karisma dengan cara mempertahankan cara pandang yang optimis; menggunakan kesabaran sebagai katalis untuk menghasilkan antusiasme; dan berkomunikasi dengan keseluruhan tubuh, bukan cuma dengan kata-kata. Kedua, seseorang menarik orang lain dengan cara menciptakan ikatan yang menginspirasi orang lain tersebut untuk mengikutinya. Ketiga, seseorang menyebarkan potensi kepada para pengikutnya dengan cara menyentuh emosi mereka.

 

Bagaimana dengan Gus Dur

gusdurWalau lahir dari keturunan pendiri salah satu organisasi massa islam terbesar di Indonesia (Nahdatul Ulama/NU), Gus Dur mendapatkan peringkat sebagai pemimpin tidaklah mudah. Ia harus menempuh sekian jalan berliku untuk sampai ketahap itu, mulai dari keengganannya untuk meneruskan pendidikan formal hingga pengembaraannya ke dunia asing; kairo, mesir (timteng) dan Negara eropa. Oleh sebab itu jua, dalam dirinya tersimpan aneka dinamika pemikiran yang begitu luas dan terbuka melampaui pemahaman tradisional islam ulama NU. Untuk mengenal sosoknya lebih dekat, berikut adalah profil singkat beliau (yang disarikan dari berbagai sumber terpercaya)

Gus Dur  adalah mantan Presiden Keempat Indonesia  yang lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil atau “Sang Penakluk”, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai. Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara, dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya, KH. Hasyim Asyari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, KH Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren.

Gus Dur juga diajarkan membaca buku non Islam, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Pada April 1953, ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikannya berlanjut pada 1954 di Sekolah Menengah Pertama dan tidak naik kelas, tetapi bukan karena persoalan intelektual. Ibunya lalu mengirimnya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan. Pada 1957, setelah lulus SMP, dia pindah ke Magelang untuk belajar di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun).

Pada 1959, Gus Dur pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan Majalah Budaya Jaya. Pada 1963, Wahid menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, namun tidak menyelesaikannya karena kekritisan pikirannya. Gus Dur lalu belajar di Universitas Baghdad. Meskipun awalnya lalai, Gus Dur bisa menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Dia lalu pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya, guna belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui di sini. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.

LP3ES mendirikan majalah Prisma di mana Gus Dur menjadi salah satu kontributor utamanya dan sering berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Saat inilah dia memprihatinkan kondisi pesantren karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan dan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Dia kemudian batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren. Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, sehingga dia harus pulang-pergi Jakarta dan Jombang. Pada 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas. Satu tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam. Pada 1977, dia bergabung di Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam, dengan mengajar subyek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam dan misiologi. Ia lalu diminta berperan aktif menjalankan NU dan ditolaknya. Namun, Gus Dur akhirnya menerima setelah kakeknya, Bisri Syansuri, membujuknya. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih pindah dari Jombang ke Jakarta.

 

Gus Dur dan Kepemimpinan Karismatiknya

Dua dari pendapat kepemimpinan kharismatiknya, yaitu Weber yang menganggapnya sebagai berkah (given) ada dari lahir dan Robins yang menyebutkan bahwa charisma bisa dibentuk dan dipelajari, purna keduanya melekat pada diri Gus Dur. Sebagai pribadi charisma Gus Dur bisa saja diperoleh dari keluarganya yang merupakan tokoh besar Islam, pendidik dan pembawa perubahan di negeri ini. Namun demikian, charisma yang melekat itu tidak sempurna jika kemudian tidak dilengkapi dengan modal kepribadian yang baik; seperti pemikiran yang kritis, teguh pendirian, jujur, optimis, pembelajar yang baik dan mampu menggerakkan. Sebab menurut Weber sedikitnya ada lima faktor yang muncul bersamaan dengan kekuasaan pemimpin kharismatik, yaitu : Adanya seseorang yang memiliki bakat yang luarbiasa, adanya krisis sosial, adanya sejumlah ide yang radikal untuk memecahkan krisis tersebut, adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang itu memiliki kemampuan luarbiasa yang bersifat transendental dan supranatural, serta adanya bukti yang berulang

Kelima factor sebagaimana disyaratkan Weber diatas, melekat pada diri Gus Dur. Sebagaimana kita baca pada profil singkat beliau diatas, disamping bakat personal yang ada pada dirinya (kritis dan pembelajar yang baik) kehadiran Gus Dur juga mampu memberikan pembeda ditengah serba seragamnya iklim politik dan social yang coba dikembangan Orde Baru saat itu. Sikapnya yang teguh dan daya nalarnya yang luar biasa (diperoleh melalui pengalaman hidup dan pembelajaran sebelumnya) membuat kiprahnya semakin meluas; mulai dari kolumnis dan jurnalis, hingga pendidik dan aktif sebagai anggota parlemen. Puncaknya adalah ketika kemudian ia menerima permintaan kakek dari ibunya untuk menahkodai NU dan hijrah dari Jombang menuju Jakarta. Disinilah ia kemudian semakin dikenal dan memiliki banyak pengikut, bukan hanya dari kalangan nahdiyin NU tapi juga dari beragam latar belakang hingga lintas agama. Sosoknya tidak hanya diterima oleh kalangan islam tapi juga ummat lainnya; nasrani, hindu, budha bahkan konghucu. Khusus yang terakhir, tentunya kita masih mengingat bahwa pada masa kepemimpinannya lah kepercayaan konghucu kemudian mendapatkan tempat secara hokum di Indonesia. Maka tidak salah ketika masyarakat menjulukinya sebagai Bapak Bangsa atau Guru Bangsa.

Kharisma tersebut juga semakin lengkap ketika sebagian pengagumnya bahkan ada yang mengkultuskannya, hingga menganggapnya memiliki kekuatan transedental tertentu bahkan supranatural. Padahal sebagai pribadi yang rasional dan terdidik tentu hal ini berkebalikan dengan dirinya. Dan bahkan jika hal ini kemudian ditanyakan kepadanya, mungkin ia hanya terkekeh saja sambil berkata ‘gitu aja kok repot’

Depok, 01 April 2016

ALMK

*ditulis sebagai pemenuhan tugas 2 mata kuliah perbandingan  pemerintahan, Bab Kekuasaan dan Kepemimpinan Kharismatik

Tercekik

Posted on

22 November ini adalah batas waktu penyerahan Karya Ilmiah saya. Kurang lebih masih tersisa satu minggu untuk menyempurnakan bolong-bolong yang masih menganga. Maka tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha hehe… Tapi entah mengapa, seminggu belakangan ini justru aktivitas terasa sangat menyita. Pagi hingga sore rasanya sangat sedikit waktu untuk menulis dan menyempurnakannya. Pulang pun tidak pernah kurang dari pukul 8 malam, terkecuali hari ini yang hampir sampai larut malam. Tenaga, tentu masih ada… apalagi malam ini ditemani secangkir teh hangat dan singkong goreng hadiah dari acara kemping si Kaka di sekolah. Tapi itu tadi, prioritas utama lagi-lagi bukan menulis melainkan menuntaskan beberapa deadline pekerjaan yang terus memburu di belakang.

Well mau gimana lagi, hidup harus dijalani dan dinikmati bukan. Mari makan singkong goreng dulu 🙂

-Depan Kompi Jam 12.20 Malam-

Pintar Mengatur Jadwal

Posted on

555dd9090423bd5b6c8b4567Karena setiap hari bisa dipastikan pulang hampir jam 8 atau 9 malam sampai di rumah, maka mau nggak mau harus disiasati penggunaan waktu di siang hari. Agak mustahil rasanya setelah bertempur di luar selama siang hari lantas masih juga harus menyelesaikan beberapa hal yang tertunda di malam hari. Belum lagi kehadiran asisten rumah tangga yang menempati kamar belakang yang juga menyatu dengan ruang kerja sederhana saya berupa satu buah meja, seperangkat komputer, satu set audio dan sebuah meja belajar tempat menaruh buku-buku yang kini sudah tidak seberapa banyak jumlahnya itu. Maka giliran malam adalah giliran sang asisten beristirahat, kurang manusiawi rasanya jika ia harus kembali menahan kantuk karena kehadiran saya. Maklumlah rumah yang kami tempati tidak terlampau besar sehingga harus diatur sedemikian rupa penempatannya. Belum lagi kini hadir si adek yang baru berusia 3 bulan, sehingga jelas banyak barang lainnya yang turut hadir mulai dari car seat, bouncer belum baju-baju dan seterusnya. Hah… kadang makin sempit aja nih rumah, apalagi klo si abang ngajak main… maka berantakanlah rumah hehe… ada rencana sih menambah satu ruangan di depan garasi mobil yang masih bisa diperluas, ya mudah-mudahan ada rejekinya. Amiin

Back to topic tentang pengaturan waktu. Kadang memang kita terlena oleh waktu yang berdurasi 24 jam itu, rasa2nya begitu luas dan panjang. Namun prakteknya kadang serasa belum cukup, apalagi jika banyak waktu yang kemudian kita buang secara percuma dengan tertidur, mengobrol nggak jelas, melamun dan seterusnya. Alih-alih mampu menyelesaikan semua tugas, malah kemudian melahirkan masalah baru berupa perasaan bersalah karena tidak melakukan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu belajar adalah kunci mengatur waktu secara benar. Tidak ada batas sampai kapan selesai, karena proses belajar berlangsung sepanjang hayat. Apalagi kehidupan yang berjalan begitu dinamis; setiap hari ada saja masalah baru yang harus diselesaikan dengan cara dan tingkat berpikir yang berbeda ketika masalah itu lahir dulu, belum lagi pengharapan yang begitu tinggi akan pencapaian karir, kesuksesan, ketercukupan finansial hingga aktualisasi diri yang juga harus dipenuhi. Oleh sebab itu proses belajar akan terus berlangsung selama kita hidup dan baru berakhir ketika kita dikafani. Dalam hal mengatur kegiatan pun demikian, tanpa proses belajar kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Minggu ini saya ingin belajar bagaimana mengatur kegiatan saya secara efektif. Mulai dari rutinitas pagi, siang, sore hingga malam di rumah. Ada beberapa target yang mesti diselesaikan, bukan perkara mudah juga karena membutuhkan tingkat perhatian dan konsentrasi yang berbeda. Sebut saja target mendapatkan hasil maksimal IPK, maka konsekuensinya saya harus menyelesaikan sekian tutorial online yang tersedia, pengerjaan tugas dan paper tepat waktu hingga bimbingan Tugas Akhir yang juga harus saya penuhi. Belum cukup sampai disitu, tuntutan kebutuhan rumah tangga juga tidak bisa dibiarkan, maka target lainnya adalah bagaimana mengatur pola kegiatan setiap hari sehingga pekerjaan juga tuntas sebagaimana hal itu diharapkan. Mulai dari pengerjaan editing untuk salah satu wedding organizer di jakarta, belanja bahan baku untuk catering di rumah, pengecekan administrasi mingguan catering sekolah dan seterusnya. Sekian jumlah target yang mesti dituntaskan itu, tentu tidak lantas membuat quality time dengan keluarga dan anak-anak menjadi terbengkalai. Dan untuk yang terakhir ini saya masih kebingungan, sebab terkadang ada saja kesalahan yang dilakukan; mulai dari tingkat emosi yang tidak stabil ketika bercengkrama dengan anak-anak di rumah (pada malam hari biasanya), pikiran yang terbelah (kadang saya tidak fokus mendengarkan mereka bercerita) hingga memutuskan tertidur lebih dulu sementara si abang asik mengajak main dan bercerita ini itu. Kalau sudah demikian, biasanya tugas menemani sampai jam 12 malam diserahkan pada sang ibu, walau saya tahu juga bahwa si Ibu lelah dan mengantuk karena seharian bekerja di luar.

Itulah dinamika hidup yang harus dijalani, dihadapi dan diselesaikan. Tulisan ini juga dibuat sebagai pemanasan sebelum saya mengerjakan 3 buah tugas paper lagi di semester ini. Kadang mood menulis tidak datang dengan baik, mesti di rangsang, dan salah satu bentuk rangsangan itu adalah dengan menulis, setidaknya menulis curhat di buku harian dan blog hehe… mudah-mudahan saja 3 tugas itu selesai hari ini sebelum saya harus menjemput anak-anak di sekolah jam 2 nanti. Dan besok adalah waktunya mengerjakan deadline proshow video salah satu WO langganan saya. Besoknya lagi adalah tenggat terakhir merangkum 5 buah buku penunjang materi Tugas Akhir, minimal 3 Bab awal. Pffuuhh… cuma tersisa hari minggu nih, sebelum kembali bertempur di hari senin. Semoga saja saya bisa belajar dengan baik untuk menyelesaikan semua tugas dan target itu. Amiin

-Cinere, Warnet ThePatch-

Manajemen Resiko; Menaikan Harga Jual Apakah Solutif ???

Posted on

Ada kebiasaan rutin tiap pagi ketika di jalan yang kami lakukan, khususnya saya sih… hehe… Apa coba, yups mendengarkan radio. Dari sekian channel yang ada saya memilih Delta FM untuk waktu siar antara jam 6 pagi sampai jam 9 nan. Acaranya cukup menghibur dan berisi konten yang cukup informatif. Biasanya sang pemandu acara “Asri Wellas & Stenny Agustaf” melemparkan satu dua permasalahan yang ringan tapi cukup penting untuk dibahas. Lalu di ujung telp ramai orang menelphone dan menanggapi. Di sessi 2 pagi ini, terlontar satu tema yang unik yaitu tentang ‘Manajemen Resiko’ pada usaha atau toko/butik/bisnis/dagang. Awalnya biasa saja tapi kemudian menjadi penting ketika ‘Manajemen Resiko’ ini tidak dijadikan sebagai satu kesatuan sistem pada usaha yang dijalankan. Sementara resiko dari sebuah usaha adalah keniscayaan; mulai dari pasar yang tidak menentu, fluktuasi bahan baku, bencana alam hingga ‘kenakalan’ anak buah/pegawai.

Pada point ‘kenakalan pegawai’ banyak kasus yang kemudian muncul adalah korupsi kecil-kecilan yang dilakukan, namun berjamaah dan rutin dilakukan tiap bulan. Bagaimanapun juga riak seperti ini tentu akan mengganggu keberlangsungan usaha yang dijalankan, mulai dari merosotnya nilai penjualan (keuntungan) hingga raibnya beberapa barang pada saat dilakukan Stock off name. Jika dibiarkan berlarut tentu membawa masalah besar dikemudian hari, oleh sebab itu ‘Manajemen Resiko’ menjadi penting; bukan hanya sebatas pada upaya penanggulangan ketika hal itu terjadi namun terlebih utama adalah pencegahan sebelum hal itu terjadi. Oleh sebab itu perlu sebuah sistem yang terpola dan terintegrasi secara baik ketika menjalankan sebuah usaha, dan salah satu komponen dalam sistem itu adalah ‘Manajemen Resiko’.

Secara teoritis istilah manajemen resiko ini bukanlah hal baru, di bangku kuliah khususnya dalam mata kuliah manajemen (baik umum, SDM hingga MK manajemen pemerintahan) sudah dipaparkan secara gamblang apa itu manajemen resiko. Mulai dari paparan para ahli hingga beberapa contoh dalam bentuk terapannya. Jadi silahkan saja baca kembali ya buku-buku anda semua yang sudah teronggok rapi itu di rumah hehe… Namun yang pasti, bagi saya manajemen resiko ini ternyata salah satunya adalah berpengaruh pada produksi dan harga jual barang yang ditawarkan. Artinya penghitungan perlu dilakukan secara cermat sebelum usaha dijalankan, dan salah satu komponen ‘manajemen resiko’ seperti tindak penyelewengan bahan baku oleh pegawai, mark up harga hingga kecurangan dalam bentuk jasa yang ditawarkan oleh tim penjualan perlu dihitung juga. Sehingga harga jual yang ada sudah mencakup semua; disamping harga sewa toko, honor pegawai, fluktuasi harga dan keuntungan bersihnya.

Namun demikian, setelah dipikir-pikir jika hal ini dimasukan kedalam tabel perhitungan maka imbasnya adalah kenaikan harga jual, sementara untuk saat ini rasanya tidak mungkin menaikan begitu saja harga jual yang ada. Lalu piye donks … ????

Sambil Merenung dan Membaca Diktat Kuliah Aja

-Pangkalan Jati CInere, Sept’15-

Aneh, agama import saja diakui masa agama buhun tidak!!

Posted on

mantra sundaSalah satu tulisan menarik yang sempat menjadi headline surat kabar beberapa waktu lalu berkaitan dengan issue penghilangan kolom agama pada KTP adalah munculnya suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Salah satu suara tersebut adalah suara kelompok sunda buhun yang mayoritas menempati beberapa daerah di tatar pasundan. Suara tersebut pada umumnya menghendaki pengakuan Negara akan eksistensi mereka, baik itu sebagai entitas budaya terlebih keagamaan. Karena aturan yang ada selama ini tidak mampu merangkul dan mengakui keberadaan mereka.

Salah satu tulisan yang cukup menggigit adalah yang termuat pada harian Kompas dan Republika. Mereka mengangkat pernyataan wakil dari komunitas sunda buhun yang mengatakan ‘Mengapa Negara hanya mengakui agama yang justru berasal dari luar Indonesia. Sementara agama asli, yang justru lahir dan berkembang dari dalam tidak mendapat pengakuan’. Sebagaimana kita tahu Negara, dalam hal khususnya pencatatan kependudukan, mengakomodir 5 agama sementara untuk kepercayaan local tidak mendapatkan tempat. Sebut saja kepercayaan sunda buhun yang dikenal juga dengan sunda wiwitan dan suku dayak dengan kepercayaannya juga. Dua contoh suku ini hanyalah sedikit dari sekian banyak jumlah kepercayaan yang lahir dan berkembang di Negara kita. Jika ditelisik jauh kedaerah-daerah tentu akan ditemui sekian jumlah dari bentuk kepercayaan yang berbeda; sebut saja asmat dan suku pedalaman papua. Sehingga ketika issue penghilangan kolom agama marak kepermukaan, suara-suara demikian seperti mendapat angin segar untuk urun serta ke permukaan pula.

Namun demikian, pada tulisan sederhana ini saya tidak akan membicarakan polemic tersebut; apakah setuju atau tidak terhadap penghapusan agama pada KTP. Sesuai dengan deskripsi tugas pertama ini, tulisan akan lebih menguraikan tentang keberadaan suku sunda buhun dan sunda wiwitan sebagai agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Sekelumit Keberadaan Masyarakat Sunda Buhun

Penganut keyakinan (penghayat) ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Kanekes, Lebak Banten, Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok Sukabumi, Kampung Naga Cirebon, dan Cigugur Kuningan dan Kabupaten Bogor. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Berbagai sumber menyebut, ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sanghyang Siksakanda Ng Karesian. Sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Kropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia.

Berdasarkan keterangan kokolot (tetua) kampung Cikeusik, orang Kanekes bukanlah penganut hindu atau Budha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan hingga batas tertentu, ajaran Islam.

Akan tetapi, Sunda Wiwitan yang ada di Bogor, tepatnya di Kampung Adat Urug, Desa Urug, Kecamatan Sukajaya berbeda. Para penganutnya mengklaim Sunda Wiwitan di Bogor bukan agama atau kepercayaan, melainkan sebuah upaya pelestarian budaya. Itu diungkapkan pemangku adat Kampung Urug, Abah Ukat Raja Aya. Menurut Abah Ukat, makna wiwitan dalam Sunda Wiwitan adalah permulaan atau awal. Pemahaman Sunda Wiwitan sendiri antara lain bahasa awal, atau bahasa sunda yang pertama muncul. Lebih lanjut ia menuturkan, masyarakat di Kampung Urug seluruhnya memeluk agama Islam. Sementara ajaran Sunda Wiwitan yang berupa aturan dan norma tidak diubah atau dihilangkan.

Dari beberapa sumber terkai t yang ada, sampai saat ini tidak ada angka pasti jumlah pemeluk kepercayaan Sunda Wiwitan. Namun demikian, pada daerah tertentu diketahui angka yang mendekati; seperti pada kampung Cigugur sekitar 3.000 orang. Dan bila para pemeluk di daerah-daerah lain ikut dihitung, menurut Resla (peneliti alira kepercayaan) jumah keseluruhannya mendekati angka 100.000 orang. Masih menurut Resla, pesebaran kepercayaan atau aliran keagamaan dewasa ini menghadapi tantangan yang luar biasa di masyarakat. “Banyak yang mengira Sunda Wiwitan adalah agama. Tetapi kenyataannya ini adalah sebuah kepercayaan (tradisi, budaya sekaligus kepercayaan) yang diduga sudah ada di kalangan masyarakat Sunda sebelum agama Hindu, Budha dan Islam masuk,”

*ditulis sebagai bahan paper 1 mata kuliah sistem sosial budaya indonesia bagian 1