Bekerja sendiri, atau Bekerja

Posted on

Berhubungan dengan orang, dalam pengertian bersosialisasi membutuhkan seni tersendiri; seni berbicara, mengolah tubuh, mimik, hingga gesture. Konon bahasa non verbal lebih jujur berbicara dari bahasa verbal, yang manipulatif dan sarat pencitraan. Kemampuan mengolah tubuh, gesture, mimik dan pengolahan kata hanya mungkin didapat dari proses latihan, praktek.

Bagi mereka yang memang terbiasa individualis, bekerja sama dalam tim kadang terasa berat. Bukan pada aspek pencapaian kinerja (dalam dunia pekerjaan), namun lebih kepada blending, menyatukan cara bergaul, cara berpikir, kedalam pola interaksi dinamik. Bagi yang tidak terbiasa berada dalam satu lingkungan dengan beberapa orang lain dalam kurun waktu yang lama, menyatu dan menjadi ‘mereka’ tidaklah mudah. Disitu ada kebiasaan, ada ego, ada kepentingan yang berbaur bingung menjadi satu. Apalagi bagi mereka yang harus keluar dari zona nyaman ‘serba sendiri’ lalu masuk kedalam lingkungan baru dunia pekerjaan, yang formalis, dan struktural. Tentu ini membutuhkan proses belajar yang tidak sebentar.

Terus terang saja, ini saya alami sendiri… Saat ini. Ada rasa tidak nyaman memang, tapi sebagai makhluk sosial tentu kita harus mau belajar dan masuk kedalam lingkungan sosial yang baru. Keluar dari zona aman, mutlak diperlukan. Ini perlu perjuangan, tapi bukan tidak mungkin dilakukan. Penerimaan sosial adalah hal yang harus didapatkan kemudian, lalu menyatu dan bersama-sama menunaikan tugas yang menjadi bidang pekerjaannya. 

Menyatu dalam dunia pekerjaan mungkin berbeda menyatu dalam penhertian berkuliah, dan atau berada dalam satu organisasi non profit/sosial. Ada penugasan, ada senioritas, ada etika atasan, ada solidaritas dan ada kecakapan pribadi yang harus ditunjukkan sebagai bentuk tanggung jawab. Bukan saatnya belajar lagi mencoba seperti masa berkuliah dahulu, sebab saat ini semua sudah selesai. Apa yanh dimiliki sebagai bentuk skill maka itulah yang diberikan.

Semoga saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, proses penyatuan itu berhasil dan membuahkan hal positif, untuk saya pribadi tentunya.

FUNGSI DASAR PEMERINTAHAN DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Posted on Updated on

Masih dalam seri tugas kuliah, kali ini saya mengangkat tentang materi kuliah di semester awal Ilmu Pemerintahan mengenai fungsi dasar pemerintahan. Monggo

 

Pengertian Umum Pemerintah

Tugas ini di buka dengan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Pemerintah secara umum. Pertama adalah pengertian Pemerintah dalam arti luas, sebagai organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat-alat perlengkapan Negara atau aktivitas untuk mencaai tujuan negara. Semua lembaga itu adalah yang terdiri dari lembaga-lembaga trias politica. Pemerintah dalam arti sempit hanyalah eksekutif atau bestuur saja.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang teroganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar negara, mengenai rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang diajarkan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

 

Tujuan dan Fungsi Negara

Tujuan negara adalah suatu sasaran yang ingin dicapai yang terlebih dahulu sudah ditentukan, bersifat abstrak dan ideal. Fungsi menunjukan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, fugsi bersifat real dan konkrit.

Tujuan dan fungsi ini sangat sekali hubungannya, sebab tujuan tanpa fungsi adalah steril,hanya merupakan suatu impian karena tidak akan terealisir. Sebaliknya, fungsi tanpa tujuan adalah mustahil, sebab segala kegiatan yang dilakukan pasti didasarkan pada suatu tujuan tertentu.

Contoh, setiap orang yang ingin mendirikan perusahaan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Fungsinya adalah kegiatan untuk menghasilkan barang / jasa yang diperlukan oleh konsumen.

Dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi negara, hanya fungsi yang ethis dan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan sajalah yang dapat berhasil mencapai tujuan, bila tidak di lakukan secara moral dan ethis justru membawa ke arah kemajuan

 

Fungsi Negara Menurut James E. Anderson

Fungsi-fungsi apa saja yang dijalankan oleh pemerintah menurut James E Anderson adalah sebagai berikut :

  1. Menyediakan infra struktur ekonomi
  2. Menyediakan beberapa jasa dan barang kolektif
  3. Menjembatani konflik dalam masyarakat
  4. Menjaga kompentensi
  5. Memelihara sumber daya alam
  6. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
  7. Menjaga stabilitas ekonomi

 

Fungi di atas umumnya di lakukan oleh pemerintah pusat, akan hal-nya pemerintah daerah tentu saja tidak semua fungsi tersebut dapat di lakukan. Hal ini tentunya disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik di daerah yang bersangkutan.

 

Contoh Penerapan Fungsi Tersebut di Indonesia

a. Menyediakan Infrastruktur Ekonomi

Dalam pengertian ini pemerintah berfungsi sebagai pelayan masyarakat dengan menyediakan bangunan ekonomi yang adil dan merata serta tepat sasaran. Seperti pada pembuatan regulasi pendirian badan usaha, yang memuat beberapa syarat lengkap beserta tugas dan fungsi anggota di dalamnya. Dalam hal fiskal, pemerintah juga membidani lahirnya Bank Indonesia sebagai pengatur kebijakan moneter sehingga aktivitas keuangan masyarakat dapat berjalan dengan baik

b. Menyediakan beberapa jasa dan barang kolektif

Jasa yang dimaksud adalah ketersediaan tenaga pelayanan sampai tingkat bawah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, seperti para petugas kelurahan dan lain sebagainya. Mulai dari pelayanan pembuatan dan penyelesaian data administrasi masyarakat hingga persoalan lainnya.

c. Menjembatani konflik dalam masyarakat

Dalam hal ini pemerintah berperan baik itu dalam hal regulasi, fasilitator maupun penegak hukum. Konflik yang biasa terjadi dan bersifat horizontal tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya oleh masyarakat. Pemerintah atau Negara perlu campur tangan untuk menyelesaikannnya. Salah satu contoh terdekat misalnya pada perhelatan Miss World 2013 yang sejatinya Final akan diselenggarakan di Jakarta. Namun atas desakan beberapa pihak kontes itu urung dilaksanakan di Jakarta dan di pindahkan ke Bali. Dalam hal ini Pemerintah bertindak atas kebaikan bersama, sebab jika dipaksakan tetap di Jakarta akan cenderung terjadi konflik yang semakin memanas.

d. Menjaga kompentensi

Pemerintah wajib memelihara sekaligus meningkatkan kompetensinya. Contohnya dalam hal meningkatkan kinerja aparaturnya. Maka diadakanlah Diklat-diklat dengan tujuan memantapkan etos kerja sang aparatur.

e. Memelihara sumber daya alam

Hal ini jelas tertuang dalam salah satu pasal UUD 1945 bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dijalankan dan dikelola oleh negara. Contohnya adalah pada penyedia jasa listrik nasional (PLN) dimana untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, maka pemerintah membentuk BUMN bernama PLN. Dalam hal konservasi alam, pemerintah juga membentuk BUMN serupa yang berfungsi mengawasi dan mengelola hutan-hutan yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia seperti Kalimantan dan Sulawesi

f. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Dalam hal ini pemerintah wajib memberikan jaminan penuh kepada tiap warganya untuk memperoleh kebutuhannya baik itu terhadap kebutuhan barang maupun jasa. Akses terhadapnya patut di lindungi dengan misalnya membentuk badan logistik nasional dan atau lembaga lainnya yang serupa

g. Menjaga stabilitas ekonomi

Stabilitas tetap diperlukan demi menopang pertumbuhan ekonomi dan sosial yang baik. Konflik sebagai salah satu cara melakukan perubahan kadang diperlukan, namun tentu stabilitas yang terjaga akan membuat program-program yang ada berjalan secara baik dan berkelanjutan. Dalam menjaga stabilitas ekonomi pemerintah misalnya menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian membuat rencana pembangunan lima tahun yang juga tertuang dalam APBN dan lain sebagainya

Seri Tugas Kuliah; Hasil diskusi, paper, artikel etc

Posted on Updated on

Beberapa waktu lalu, saya pernah mengupload 3 buah tugas kuliah melalui blog ini. Dan dilihat dari jumlah kunjungan ternyata meningkat. Artinya banyak yang mencari sumber tulisan; baik itu sebagai bahan pemenuhan tugas dan atau keperluan lainnya. Oleh sebab itu dalam beberapa hari ke depan, saya akan kembali mengupload beberapa tugas pilihan – dalam studi Ilmu Pemerintahan tentunya – yang siapa tahu kawan-kawan membutuhkannya. Untuk bagian ini saya ingin mengangkat salah satu diskusi mengenai ilmu politik dan pemerintahan. Monggo 🙂

Beda Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi melalui beberapa kawan di tutorial online beberapa waktu lalu;  ilmu politik dan ilmu pemerintahan tergolong kedalam bidang ilmu kenegaraan, termasuk kedalam kategori ilmu tidak murni (non scientific method). Hal ini berangkat atas dasar asumsi bahwa definisi ilmu didasarkan pada fakta empiris. Hal ini berbeda misalnya jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu murni yang berangkat dari pengamatan empiris dan ilmiah. Tolok ukur ini disebut oleh Dr. Miriam Budiardjo sebagai keistimewaan Ilmu politik yang senantiasa bergerak tumbuh dan berkembang. Sebab focus kajiannya terletak pada kreasi manusia yang serba tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi (Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Jakarta).

Persamaan lainnya terletak keterkaitannya yang sangar erat dengan ilmu-ilmu social lainnya, khususnya ilmu kenegaraan. Sebab secara subjek studi atau pembelajaran pokok keduanya menyangkut Negara. Dalam hal ini secara material keduanya memiliki focus kajian yang sama. Disamping itu secara historis kelahiran kedua ilmu ini memiliki akar yang sama. Masa resesi dan konflik berkepanjangan di Negara-negara Eropa, khususnya prusia, inggris, perancis dan seterusnya menjadi penyebab tidak langsung kelahiran ataupun pembaruan teori-teori kenegaraan, sebagaimana telah dicetuskan oleh para filosof pada jaman Yunani kuno dahulu, seperti Plato dan Aristoteles.

Adapun yang membedakan keduanya adalah objek forma dari ilmu itu sendiri. Hal inilah yang membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Disamping itu perbedaan keduanya juga terlihat pada orientasi ilmu poitik yang lebih menekankan pada pola interaksi struktur sementara ilmu pemerintahan orientasinya lebih pada pelayanan public. Hal digambarkan secara jelas pada modul Ilmu Pemerintahan Online Universitas Terbuka, yang juga menyebutkan sedikitnya delapan (8) perbedaan antara ilmu politik dengan ilmu pemerintahan,  seperti ;  Pusat perhatian ilmu politik lebih kepada proses pembuatan keputusan politik untuk memenuhi kebutuhan dari suatu hubungan politik yang dikembangkan berbeda dengan titik tekan ilmu pemerintahan yang lebih mengedepankan focus kerakyatan dimana sebuah pemerintahan dibangun oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.

Berkah Tuhan

Posted on Updated on

Pada awalnya menjadi orang tua, apalagi dengan jumlah tiga orang anak tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi pada akhirnya harus dilewati juga proses itu. Anak adalah berkah Tuhan yang dianugerahkan pada pasangan dewasa seperti kita. Siap tidak siap toh kenyataannya ketika mereka hadir sedikitnya menambal sisi luka yang kosong pada diri kita. Beban, bisa juga. Tapi janganlah menganggap demikian, janji Tuhan tak mungkin ingkar. Dalam bentuknya yang lain kesiapan itu berproses mewujud dalam bentuknya yang semakin sempurna. Terus bertumbuh… Syaratnya adalah menerima keberkahan itu dengan lapang dada, menjalani dan mengisinya dengan belaian kelembutan, kasih sayang dan suri tauladan yang bisa mereka contoh. Baik buruknya mereka adalah jelmaan kita, para orang tua. Rezeki mereka adalah apa yang kemudian Tuhan titipkan pada kemampuan kita.

Semoga kita terus bertumbuh menuju bentuknya yang semakin sempurna, atau setidaknya menjadi lebih baik setiap hari. Untuk mereka, aku dan Tuhan yang menitipkannya 🙂

Detos, 24 des’16

​ATURAN HUKUM DAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM BINGKAI REFORMASI BIROKRASI

Posted on Updated on

ABSTRAK

*Tugas pelengkap akhir program studi Ilmu Pemerintahan

Oleh : Alike Mulyadi K.

Banyak kendala yang dihadapi dalam penataan birokrasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan masalah kebiasaan dan tindakan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Perilaku dan perbuatan dari ASN tersebut kadang memunculkan permasalahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik sehingga perlu adanya regulasi atau aturan main mengenai bagaimana seorang ASN bertindak, bekerja dan berperilaku. Regulasi tersebut kemudian melahirkan sejenis disiplin yang sarat akan etika dan norma hukum. Bentuk disiplin tersebut tertuang dalam produk hukum pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Usaha swasta,  yang terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan ini adalah untuk menjamin Tata Tertib dan kelancaran tugas dari Pegawai Negeri Sipil atau ASN itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan akhirnya adalah terciptanya pelayanan publik yang prima dalam bingkai pembangunan Indonesia.

Kata Kunci : Penataan Birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN), Regulasi, Disiplin Pegawai Negeri, Pelayanan Publik yang Prima 


PENDAHULUAN

Dari sisi etimologi birokrasi berasal dari bahasa Yunani bureau dan kratia yang artinya kurang lebih ; bureau = meja/kantor dan kratia = pemerintah. Dengan demikian secara sederhana bikrokrasi diartikan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah dari meja ke meja. Pengertian lain birokrasi adalah sebuah istilah kolektif untuk sebuah badan yang di dalamnya terdiri dari pejabat-pejabat ataupun sekumpulan dengan tugas yang pasti dan jelas akan pekerjaannya dan pengaruhnya dapat disaksikan pada seluruh organisasi. 

Berbicara birokrasi maka berbicara Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Kamus Hukum ASN atau dahulu dikenal dengan Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara; abdi negara; dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Adapun rumusan Pegawai Negeri menurut pendapat HR (Hoge Raad), sesuai keputusannya pada tanggal 30 Januari 1911 adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum, yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara atau alat-alat perlengkapan. Sedangkan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) pengertian pegawai negeri dirumuskan sebagai berikut; Pegawai Negeri adalah meliputi :

  • Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian
  • Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangan dan digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan termasuk di dalamnya jabatan dalam Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi dan Kepaniteraan Pengadilan. 

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari beberapa pengertian tersebut di atas, masih terlalu luas pengertian mengenai Pegawai Negeri tersebut. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pada pasal 2 ayat (1), membagi Pegawai Negeri atas : (1) Pegawai Negeri Sipil; (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (3)  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini membagi lagi Pegawai Negeri Sipil menjadi 2 bagian yaitu :

  1. Pegawai Negeri Sipil Pusat ; Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat menurut penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
  2. Pegawai Negeri Sipil Daerah ; Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.


PEMBAHASAN

Permasalahan

Permasalahan birokrasi sebenarnya lebih mengarah pada bagaimana prilaku-pelakunya terlihat di masyarakat. Secara konsep dan fungsi, birokrasi adalah sebuah keniscayaan bagi Negara. Keberadaannya adalah mutlak sebagai alat penyelenggara Negara. Hanya kemudian praktek yang jauh panggang dari api membuat perannya sebagai penyelenggara Negara, khususnya pelayan publik menjadi minor bahkan menjadi sasaran lumpuhnya fungsi Negara.

Beberapa bentuk pelanggaran disiplin para aparatur Negara pun ditemukan dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat, sejurus kemudian ramai dan marak menjadi headline berita di berbagai media cetak maupun online, seperti terutama  masalah pelanggaran terhadap disiplin waktu, disiplin administrasi, Narkoba, Korupsi dan penggelapan lainnya. Satu contoh kasus yang cukup mengemuka adalah ketika seorang Gayus Tambunan – pegawai golongan menengah di dirjen Pajak – mampu bermain dalam proses pajak beberapa perusahaan. 

Permasalahan indisipliner dan pelanggaran yang dilakukan oleh para aparatur Negara tersebut diatas sebenarnya tidak perlu terjadi andaikata hak, kewajiban dan sanksi yang ada dijalankan secara konsisten. Oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana aturan itu ada beserta hukum disiplin yang bisa diterapkan.  

Hak dan Kewajiban Aparatur Negara

Kewajiban Aparatur Negara  adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban itu  dapat dirinci sebagai berikut :

Kewajiban yang berhubungan dengan tugas di dalam jabatan : Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing masing ASN

Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan ASN pada umumnya : kewajiban ini terkait dengan ASN sebagai unsur aparatur Negara , abdi Negara dan abdi masyarakat yang dapat dirinci lagi sebagai berikut :

  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah (Pasal 4 UU No. 8 Th. 1974).
  • Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5 UU No. 8 Th. 1974).
  • Menyimpan rahasia jabatan (Pasal 6 UU No. 8 Th. 1974).
  • Mengangkat sumpah/janji pegawai negeri (Pasal 26 No. 8 Th. 1974).
  • Mengangkat sumpah/janji jabatan negeri (Pasal 27 UU No. 8 Th. 1974).
  • Mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sedangkan hak Pegawai Negeri adalah sesuatu yang diterima oleh Pegawai Negeri sebagai imbalan dari pelaksanaan kewajibannya. Hak ini diperoleh tentunya mengacu pada ketentuan atau persyaratan-persyaratan seperti :

  • Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawabnya (Pasal 7 UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh cuti (Pasal 8 UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban. (Pasal 9 Ayat (1) UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacad jasmani atau cacad rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga (Pasal 9 ayat (2) UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh uang duka bagi keluarga pegawai negeri sipil yang meninggal dunia (Pasal 9 ayat (3) UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Pasal 10 UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh kenaikan pangkat reguler (Pasal 18 UU No. 8 Th. 1974).
  • Menjadi peserta TASPEN menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963.
  • Menjadi peserta jaminan kesehatan nasional menurut Keputusan Presiden


Aturan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Menurut Siti Soetami ada tiga bentuk pertanggung jawaban Pegawai Negeri;

  1. Pertanggung jawaban kepidanaan
  2. Pertanggung jawaban keuangan perdata
  3. Pertanggung jawaban kedisiplinan atau administrative

Aparatur Sipil Negara yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi, berupa hukuman disiplin. Dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa : “Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Dalam penjelasannya disebutkan: “Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak diturut atau larangan itu dilanggar.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan beberapa definisi antara lain: dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 1 ayat 3 , pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dan dalam pasal 1 ayat 4, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir merupakan salah satu jenis bentuk pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil baik itu di pusat maupun daerah. Dalam kamus hukum R.Subekti, dan Soedarsono Tjitrosoedibio memberikan penjelasan mengenai detournement de pouvoir yaitu apabila suatu badan pemerintahan menggunakan kekuasaannya untuk tujuan lain daripada tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan kepadanya, maka penyalahgunaan ini merupakan suatu detournement de pouvoir. Penyalahgunaan wewenang bisa terjadi jika suatu alat perlengkapan negara menggunakan wewenang yang diberikan padanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang seharusnya diselenggarakan untuk maksud tertentu.

Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Di dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa hukuman disiplin terdiri dari :

Tingkatan hukuman disiplin : (1) Hukuman disiplin ringan; (2) Hukuman disiplin sedang; dan (3) Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : (1) Teguran lisan; (2) Teguran tertulis; dan (3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : (1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan (3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : (1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (3) Pembebasan dari jabatan (4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Tuntutan Reformasi Birokrasi

Esensi reformasi biokrasi sebenarnya adalah perubahan pola piker dan budaya kerja  aparatur negara. Diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional. Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian kinerja. Dengan indikator-indikator yang ditetapkan, maka reward and punishment juga bisa diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak saja dari atasan, tetapi juga dari luar. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, PNS tidak bisa berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar. ”Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian kinerja aparatur. Jenis sanksi juga sudah diformulasikan sedemikian rupa, yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja PNS atau aparatur juga ditingkatkan.  

Perubahan Mindset & Culture Set

Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan hal pokok lainnya dari reformasi birokrasi. Aparatur negara harus melayani, bukan dilayani. Buruknya wajah birokrasi Indonesia selama ini tak lepas dari proses rekrutmen CPNS, yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, tidak transparan, dan tidak mampu menempatkan orang dalam tugas dan tempat yang tepat. 

Reward and Punishment

Perlunya penegakan aturan kepada para aparatur birokrasi yang dilakukan secara simultan dan konsisten, seperti melalui peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas bagi setiap pelanggaran. Kemudian pada pelaksanaan hukuman juga tidak tebang pilih, misalnya juga berlaku bagi pejabat yang seharusnya memberikan hukuman, tetapi tidak melaksanakannya. 

Disiplin dan Tanggung Jawab

Salah satu cirri birokrasi, sebagaimana disebut pada bagian Landasan Teori di atas, adalah kedisiplinan. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa aparatur Negara dinilai memiliki etos kerja yang rendah dan disiplin yang buruk. Hal ini tercermin misalnya dari prilaku para ASN yang sering membolos di waktu kerja (siang hari) dengan berjalan-jalan ke Mall. Atau absensi yang tidak konsisten diterapkan, dimana waktu kedatangan sering terlambat. Oleh sebab itu penerapan disiplin menjadi kunci melalui sistem baku absensi yang jelas dan disertai dengan konsekuensi yang bias diterima. 

Remunerasi Belum Tentu Menjadi Solusi

Pada salah satu tulisannya, Alfurkon Setiawan, Kepala Pusdatin Kemenpan-RB, menyebutkan bahwa remunerasi yang sesuai bagi pegawai Birokrasi dapat meningkatkan kinerja, disiplin, dan tanggung jawab. Namun dalam kenyataannya, gaji besar tidak menjamin seseorang melakukan praktek nakal yang sudah melembaga di lingkungan ASN, seperti mark-up kegiatan, proses tender yang tertutup, dan kolusi lainnya. Oleh sebab itu perlu dicari akar masalah yang lain agar masalah buruknya kinerja, buruknya disiplin dan tanggung jawab itu dapat diatasi. 

Mutasi bisa menjadi satu dari sekian jalan, dimana kemudian menempatkan orang pada wilayahnya yang pas dan memindahkan yang tidak cocok sesuai dengan penilaian yang sudah dibuat sebelumnya. Disamping itu perubahan budaya ‘euweuh pakeuweuh’ juga harus digalakan, dimana kemudian para aparatur Negara menyadari tanggung jawabnya dengan memisahkan antara pekerjaan dan hubungan pribadi. Sebab salah satu ciri dari birokrasi adalah adanya hubungan impersonal didalamnya. 

Manajemen Asset & Manajemen IT

Salah satu penyebab lambannya pelayanan public adalah bentuknya yang masih dikerjakan secara traditional dan manual. Oleh sebab itu peralihan tata kelola pemerintahan secara modern patut dilakukan secara perlahan. Dimulai dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang dilakukan melalui pelatihan, penataran dan sekaligus rekrutmen pegawai yang baik. Tanpa itu semua, kehadiran fasilitas secanggih apapun tidak akan berjalan dengan baik. Sebut saja misalnya internet yang kemudian hanya digunakan untuk kegiatan tidak penting; menonton youtube, bermain games dan sederet kegiatan tidak produktif lainnya. Padahal keberadaan IT mestinya mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga terciptanya pelayanan publik yang prima, low cost dan cepat. 
PENUTUP

Sebagai kesimpulan dan saran sedikitnya ada dua poin utama yang dapat dijadikan bekal penulisan ini. Pertama adalah bahwa aturan hukum dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri pada kenyataannya telah dibuat formulasinya sedemikian rupa, bahkan mengalami beberapa kali perbaikan seperti dalam rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian yang kemudian disempurnakan.  Namun kemudian yang menjadi permasalahan adalah penegakan yang masih tebang pilih dan tidak tegas dari para pucuk pimpinan/pemimpin strategis. Oleh sebab itu, ada baiknya evaluasi justru dilakukan bukan pada aturan hukum dan disiplinnya namun lebih kepada penegakan aturan main tersebut. Sebab yang menjadi masalah selama ini bisa jadi adalah ketegasan, keadilan dan keterbukaan dalam proses penegakan aturan disiplin tersebut. Sehingga penataan wajah birokrasi kita ke depan akan lebih maju, terbuka dan professional demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan pembangunan Indonesia seutuhnya. 

Point kedua adalah bahwa reformasi birokrasi merupakan keniscayaan perubahan yang dilakukan terhadap komponen-komponen birokrasi itu sendiri seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Perubahan  itu dilakukan dengan melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat  dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan oleh Undang-undang. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang  bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya menunjukan kesadaran bahwa terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein; apa yang sebenarnya diharapkan, dengan keadaan yang sesungguhnya tentang  peran birokrasi dewasa ini. Namun demikian, dengan melakukan beberapa langkah strategis sebagaimana disampaikan pada bagian akhir pembahasan yakni; Perubahan Mindset & Culture Set, mekanisme Reward and Punishment yang baik, penegakan Disiplin dan Tanggung Jawab, perlunya peninjauan Remunerasi yang berlebihan dan Belum Tentu Menjadi Solusi, serta pembangunan prinsip Manajerial Asset & Manajemen IT yang baik diharapkan perubahan itu akan segera terwujud dan berjalan kea rah yang lebih baik di masa yang akan datang[]
DAFTAR PUSTAKA

Alfurkon Setiawan. (2003). Dampak reformasi bagi PNS. Jakarta: Pusdatin (Online) Diakses 25 Agustus 2015. 

Asep Sumaryana. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Bandung: Jurnal Administrasi Negara FISIP UNPAD. 

_____________. (2014). Buletin Badan Kepegawaian Negara: Informasi yang mencerahkan. Jakarta : BKN RI Edisi XXVII

Daeng S. (2013). Makalah IISIP Jakarta: Konsep Birokrasi. Jakarta: Scribd-Online. Diakses 01 Oktober 2015

Djatmika Sastra Marsono. (1995). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Humas Menpan RB. (2012). Hakekat Birokrasi. Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Diakses 10 September 2015

Kumpulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang : 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ridwan. (2002). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

Sudarsono. T. (2002). Kamus Hukum. Jakarta: cetakan III Rineka Cipta.

Victor Situmorang. (1994). Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Cetakan II Rineka Cipta.

Apa sih yang didapat ???

Posted on

bosan3 Sebenarnya apa sih yang kita dapat dari penggunaan media sosial, atau umumnya kehadiran teknologi informasi ??? Jawaban umum pasti berkaitan dengan dua hal ini; yah ada baik dan ada buruknya juga 🙂 Yups itu jawaban standar emang, walau lagi-lagi standar baik dan buruknya itu bisa saja berbeda antara satu orang dengan lainnya. Semisal ‘hate speech’ yang saat ini lagi marak, bagi pendukung A yang begituan bukan ‘hate speech’ gan, tapi kebenaran.. gitu katanya. Begitu juga sebaliknya, hingga kemudian kubu-kubuan, debat kusir bahkan hingga block dan unfriend hehe… Padahal tak bisa dipungkiri juga, kecenderungan memilih atau berafiliasi pada kelompok tertentu atau tokoh tertentu, hingga jatuh hati dan cenderung buta mata terhadapnya, tentu menghilangkan objektifitas, logika dan seterusnya. Sejurus kemudian melahirkan pandangan buta; serang sana sini terhadap pendapat atau pemikiran yang tidak sekubu dengannya.

Well begitulah dunia medsos akhir-akhir ini. Kadang assik masyuk, terkadang pula ringkih dan riweuh. Tapi ya sudahlah, masih banyak sisi lain sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dari kemajuan teknologi informasi. Kehadiran medsos hanyalah satu diantara sekian fungsi lainnya dari IT. Saya sendiri memanfaatkan teknologi informasi ini selain sebagai hiburan (dalam media sosial khususnya), juga sebagai alat yang mempermudah pengembangan usaha yang tengah dirintis, disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, peluasan jejaring (e-commerce) dan lain sebagainya.

Dari sisi jangkauan, IT tidaklah mengenal batas wilayah. Ini jelas keunggulan teknologi yang satu ini. Dari sisi pengoperasian juga tidaklah terlalu rumit, dalam artian masih bisa dipelajari setidaknya untuk penguasaan dasar-dasarnya. Bahkan panduan atau tutorial apapun bisa didapat melalui penelusuran akan objek masalah yang dituju. Aplikasi juga berserakan dimana-mana, mau yang gratisan atau yang advanced dengan mekanisme berbayar. Semua ada, dan hadir membantu kita. Tergantung tujuannya dipakai untuk apa. Mau berkomunikasi via video bisa, mau sekedar chit chat bisa, mau promosi lagu, karya tulis, desain dll juga bisa (bahkan gratisan semisal di wp ini atau yang lebih menjual lagi semisal http://www.wix.com juga bisa), mau jualan barang juga bisa, ngerjain PR juga bisa (anakku berulangkali berselancar sendiri mencari tugas-tugas penyelesaian PR sekolahnya), mau ngeksis dan kekinian biar kaya orang-orang bisa nampang di medsos (sebut saja FB, IG dan lain sebagainya), mau main game juga bisa, atau bahkan mau nikah lagi juga …???? . Pokoknya banyak deh hehe…

So, bagi yang bosan dan jenuh dengan time line yang berseliweran di medsos seputar masalah yang itu dan itu juga… skip aja deh. Toh masih banyak fungsi lainnya yang bisa dimainkan dan digunakan. Yah setidaknya buat saya sendiri yang mulai bosan 😦

Sory agak ga nyambung dengan judulnya !!

Garage Sale Gramedia di Jakarta

Posted on Updated on

ttpivcyxCuci gudang gramedia pertama kali saya dapat infonya dari my bro Aldiano, kebetulan dia memang bekerja di salah satu penerbit buku di Bandung. Tempatnya di caringin katanya. Tadinya saya ingin menyempatkan diri kesana ngajak si Kaka dan Abang. Tapi ga kesampaian juga, ada aja sih alasannya hehe… mulai dari Ibunya yang kini mulai kuliah tiap hari Minggu, jadwal saya beberes rumah tiap Sabtu yang ajaibnya sampe sekarang belum beres-beres juga itu hiks… hiks… hingga jadwal les musik Kaka yang sementara ini juga di hari Minggu. So, weekend menjadi sulit pergi-pergi apalagi keluar kota, sebut saja Bandung. Dan tuntas saja, bulan ini nggak kemana-mana, kecuali sekedar berbelanja bulanan di supermarket, ke pasar Ah Poong dan sisanya di rumah saja menikmati waktu bersama seperti sabtu pagi kemarin membuat lasagna bersama dengan anak-anak.

Nah, tetiba tadi pagi aku melihat notifikasi reply komen ku di page nya bunda Dina. Dan berita yang kucari-cari itu ternyata dia jawab hehe… makasih ya Bunda Dina atas informasinya. Oya bagi kawan-kawan yang niat ikutan juga ngeborong buku, simak nih waktunya di bawah ini :

Acara cuci gudang Gramedia dilakukan di gudangnya.. utk Jakarta, gudangnya ada di Tangsel:
8 – 22 November 2016.
Jam 08.00-15.00 WIB.
Di Kompleks Pergudangan Taman Tekno IX Blok D.12B-15, BSD, Tangerang Selatan.

Cukup jelas kan. Catat ya tempat dan waktunya. Sepertinya saya akan kesana besok, atau paling telat hari sabtu ngajak si Kaka.. dia kan suka baca buku cerita dan sejenisnya. Eh tapi buku pelajaran juga dia lagi perlu sekarang, secara dia udah kelas 4 jadi udah mulai UTS dan UAS, beda waktu kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang memang tidak ada ujian di sekolahnya.

So segitu dulu ah, oya sepertinya mulai besok absen dulu buka FB… bosen timeline nya gitu-gitu aja…. fanas dan fenuh fentungan. Aw..

Kau Mengubah Kami

Posted on Updated on

ahok-vs-habib-riziq

Kontestasi Pilkada DKI memang menyedot semua energi, khususnya media sosial. Hampir setiap detik lewat tampilan timeline FB misalnya, beribu berita yang di share lantas di komentari bermacam-macam, berdebat hingga kata-kataan nggak jelas. Hehe, riuh rendah mengassikkan memang.

Oya tanpa sengaja tadi malam saya membuka Hp istri dan iseng membuka time line nya (tentu dengan sepengetahuan dia lah ya). And tebak, ya isinya sama saja soal yang itu-itu juga. Hadeuh, parahnya lagi hampir semua dari pertemanan itu ada di kelompoknya kubu sebrang. Masih beruntung time line saya tidak seragam semua, masih ada beberapa orang yang berpikiran waras dan menulis sesuatu yang baik, mencerahkan sekaligus membuat untuk berpikir ulang, dan melihatnya dari sisi yang lain.

Pertemanan baik itu di dunia nyata maupun maya memang kan membawa kita; kekiri-kanan dan atas – bawah. Walau pada akhirnya kita akan cenderung memilih dan mendekatkan diri pada kelompok yang sesuai atau memiliki kedekatan dengan cara pandang kita. Namun demikian, pengaruh yang disebarkan secara terus menerus akan menggiring pada angin yang berhembus. Bisa saja suatu saat penilaian kita berubah dari kiri ke kanan, atau malah menjadi sintesa yang memadukan keduanya.

Itulah dinamika, berubah, bertumbuh dan beranjak dari satu tahap ke tahap lainnya. Rasanya sebuah kerugian jika kemudian fanatisme, egoisme dan kebencian mengungkungnya dan memenjara diri untuk melakukan ekspolari pada alam yang lebih luas, bahkan melampaui apa yang telah ada. Apalagi sekedar mengikuti angin yang dihembuskan, maka filterisasi menjadi kunci.

Aku, kamu dan kalian yang Berubah

Telah banyak bukti bagaimana perubahan ini juga menghinggapi kawan-kawan saya. Selang 5 sampai 10 tahun tak bertemu kini rasanya mereka menjadi sosok yang berbeda. Ada kawan yang dulu saya kenal sangat terbuka, rajin bergaul dan memiliki visi yang luas kini menjadi terkotak dan sulit menerima perbedaan. Ada juga yang dulu saya kenal biasa saja, tidak berhijab bahkan cenderung abangan, kini menjadi sosok yang keras dan pembela panji quran (itu juga katanya sih hehe). Atau bahkan yang menarik adalah sosok kawan saya yang lain yang dulu sangat soleh, rajin sembahyang, cenderung tidak menerima pendapat diluar kelompoknya malah kini menjadi semakin terbuka dan lebih bijak melihat persoalan. Pun demikian dengan saya pribadi hehe…

Perubahan itu nyata adanya, dan kadang kita hanya bisa tertawa setelah 5 hingga 10 tahun kemudian dan berada pada posisi yang berbeda dengan saat ini, kemudian mengingatnya kebelakang. Beruntung jika pilihannya itu benar, namun jika sebaliknya maka yang lahir kemudian hanya penyesalan tak berujung. Kehati-hatian patut menjadi kunci, memilah dan memilih informasi yang baik patut dikedepankan. Kepala yang dingin dan mau menerima kekeliruan diri adalah hal lainnya. Dan dibalik itu semua, persaudaraan jauh lebih penting. Gaduh dan friksi mungkin bagian dari dinamika sosial. Tapi anarki, merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, merasa paling suci, dan sempitnya pandangan diri (pada fanatisme dan kebencian) hanyalah bibit-bibit kehancuran yang akan disesali nantinya. So, hati-hatilah kawan

Penikmat versus Player

Posted on Updated on

DSCF8736.jpg

Berbekal tutorial sederhana baik itu melalui youtube, blog dan forum diskusi tentang musik, si Kaka sudah memulai latihan sejak 2 minggu lalu. Latihan dasar ini hanya mencakup penguatan otot jari lewat senam jari yang rutin ia lakukan sepulang sekolah dan mengaji. Kadang 10 menit, kadang lebih dari setengah jam sampai ia sendiri mengantuk dan memutuskan untuk segera tidur.

Pada awalnya jari terasa kaku memang, apalagi dengan kondisi memainkan sepuluh jari secara berurutan dan bersamaan. Sedari kecil ia memang kidal, sehingga jari kanan yang lebih lemah dan harus banyak dilatih. Berbeda dengan kita yang dominan di tangan kanan. Sejauh ini ia cukup menikmati aktivitas terbarunya di rumah. Semoga ketika nanti benar-benar dipandu oleh guru les nya, tinggal meneruskan saja dalam artian dasarnya sudah ia kuasai.

Penikmat versus Player

Musik adalah satu diantara sekian hal yang dulu saya gemari. Mendengarkan musik tertentu sudah pasti, hingga kemudian mulai ngeband saat SMP. Walau dengan kemampuan minim dan skill yang jauh di bawah rata-rata teman saat itu. Posisi yang ideal untuk saya saat itu tentu saja pemain cadangan haha…. cadangan vokal dan penabuh drum utama (weiss gaya yah …  ya ialah pan tinggal pukul doanks klo drum hihihi).

Namun lacur, kegiatan ngeband ini tidak berlangsung lama. Masalahnya sederhana saja sebenarnya, banyak musik yang tidak sesuai dengan selera. Memaksakan genre yang saya gemari pun rasanya tidak elok juga ke mereka, hingga akhirnya setelah kurang lebih 6 bulan latihan saya memutuskan mundur dan kembali ke rutinitas awal; belajar, membaca buku dan sederet kegiatan yang sedikit membosankan lainnya. Oya lupa, beruntung saat itu di Bandung masih banyak lapangan terbuka yang bisa dipakai umum. Jadi kegiatan sepakbola menjadi pelipur lara diantara sekian rutinitas ‘garing’ lainnya.

Menjadi pemain tentu berbeda dengan sekedar menjadi penonton. Pun demikian juga dengan penikmat musik. Mendengarkan, mengkoleksi dan mengagumi tentu nilai kepuasannya berada jauh di bawah mereka yang bisa memainkan musik. Dan ini adalah satu dari sekian banyak hal yang saya sesali saat ini – sekedar mendengarkan tanpa bisa memainkan satu alat musikpun.

Menurut beberapa pakar, musik atau seni juga merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang dimiliki kita sebagai manusia. Tidak hanya terbatas pada bilangan angka di bangku sekolah, musik juga mampu membentuk kepribadian sekaligus memperhalus jiwa dan menyeimbangkan kemampuan belahan otak kanan dan kiri. Bahkan dalam kacamata psikologi, musik juga merupakan salah satu bentuk pengaktualisasian diri.

Tidak salah rasanya banyak orang tua yang kemudian memilih memasukkan anak-anaknya mengikuti kursus musik; baik itu melalui alat musik maupun olah vokal. Alat musik yang dipilih tentu disesuaikan dengan minat anak, kemampuan anak dan yang tidak kalah penting juga adalah kemampuan keuangan orang tua. Sebab kursus saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan kepemilikan alat musik. Waktu bimbingan yang hanya menyediakan paling lama 1 jam sekali selama seminggu di tempat les, tentu akan menguap begitu saja tanpa dibarengi dengan pola latihan rutin selama di rumah. Oleh sebab itu,  kepemilikan alat musik menjadi wajib disini sebagai bentuk pengayaan lebih dalam dan sarana praktek yang sudah dipelajari selama di tempat les bersama pembimbing.

Ragam

Untuk menjadi ahli memang dibutuhkan usaha keras dan fokus konsentrasi yang cukup. Motivasi juga harus kuat, apapun bentuknya. Berbuat yang terbaik menjadi kunci keberhasilan hidup seseorang. Mengenalkan ragam aktivitas pilihan kepada anak tentu menjadi nilai tambah baginya; mulai dari bahasa, seni (musik, lukis dan sebagainya), rancang bangun, menulis (essei, cerpen, novel dll) olah tubuh (gymnastic, sepakbola, tari/dance dll) hingga kecapakan sosial melalui keterlibatan kedalam berbagai kelompok sosial yang berbeda. Ini menjadi referensi yang akan sangat berguna baginya kelak, sebelum memutuskan ingin menekuni apa. Bidang akademik tentu menjadi pilihan utama. Ekstensinya yang bisa beragam dengan pilihan yang berbeda tiap anak. Ini yang harus di pekernalkan sedari dini kepada mereka. Dan itu tugas kita selaku orang tua; membuka pintu dan mengenalkan banyak hal untuk mereka. Walau dengan segala keterbatasan yang ada, namun kita harus tetap kuat dan berusaha semampu mungkin.

Kita tidak pernah tau potensi anak kita berada dimana, sampai mereka kemudian mencobanya. Mungkin kadang tertatih, bangkit dan tersungkur. Tapi darisanalah kemudian mereka belajar merajut asa dan menemukan bakat yang kemudian mereka gali dan asah hingga menjadi berguna[].

Seni dan Olah Tubuh

Posted on Updated on

Kata orang ‘seni’ itu mampu melunakkan jiwa. Sesuatu yang keras pada awalnya, kemudian melunak dan elastis ketika disentuh seni atau kesenian. Dengan seni pula jiwa menjadi tenang, dari yang semula riuh rendah karena terjangan rutinitas harian. Thats way saya memilih ini. Walau mungkin sedikit terlambat, tapi lebih baik dimulai saat ini daripada tidak sama sekali.

Maka seminggu lalu gerilya mencari informasi alat musik yang terjangkau dilakukan. Piano klasik tentu bukan jawabannya, disamping alatnya yang terbilang mahal (diatas puluhan bahkan ratusan juta) juga biaya kursus musik dengan jenis alat ini terbilang serupa dan memakan waktu yang lama. Gitar, biola, vocal dan keyboard adalah alternatif pilihan lainnya. Setelah menimang sekian waktu, maka pilihan jatuh ke alat musik keyboard. Disamping harganya yang masih terjangkau kantong, juga waktu les yang dibutuhkan relatif singkat. Setelah browsing sana-sini, pelabuhan terakhir jatuh pada Yamaha PSR E343 …. cukup cocok lah untuk pemula yang baru belajar dan mudah-mudahan awet sampai nanti berlanjut ke Fa nomor 3.

Berikut penampakannya :

Berharap bulan depan, tepat di saat ibunya berulang tahun Fa nomor 1 sudah dapat memulai les keyboardnya di dekat rumah 🙂

Taekwondo

Yang ini adalah satu dari sekian olah tubuh / bela diri yang cukup populer di tanah air. Walau salah satu kakek nya adalah jawara silat, bahkan pernah memiliki padepokan di Bandung…. namun karena cukup sulitnya mencari padepokan pencak silat di Depok dan Bogor (terutama dekat rumah) … maka akhirnya saya berencana memasukkan Fa nomor 2 ke group Taekwondo. Sekira 3 bulan lalu, ketika kami berlibur ke Bandung, Sang kakek sempat mengajari satu dua jurus. Dan Fathir – Fa nomor 2 – terlihat antusias menghapal gerakan satu, dua dan seterusnya apalagi ketika ia dibelikan baju pangsi hitam-hitam lengkap dengan ikat kepala nyunda di atas kepalanya. Sayang memang jarak kami cukup jauh untuk berlatih rutin. Maka dari ketertarikan awal itu, saya ingin meneruskan apa yang sudah dimulai kakeknya di Bandung, untuk dikembangkan di sini, di kediaman kami. Kebetulan di salah satu pendopo Pemkab Bogor, Pemda Cibinong sering terlihat anak-anak berlatih di hari minggu car free day, lengkap dengan seragam putih-putih dan sabuknya. So tiada salahnya ia saya masukkan kesana bulan depan.

Oya berikut adalah gambar Fa nomor 3 ketika berlatih di Bandung

Sementara dua aja dulu kegiatan diluar sekolah untuk mereka. Klo masih ada waktu luang dan kemurahan rezeki lainnya, mungkin nanti akan ada pilihan kegiatan lainnya untuk mereka. Amiin