Month: February 2018

Pilkada Serentak dan Sikap Kita

Posted on

pilkada-serentak-2018-640x394

Dalam kontestasi Pilkada serentak yang akan digelar pada bulan Juni 2018 nanti, riuh rendah pemberitaan cenderung bergejolak bukan pada proses penyelenggaraannya namun lebih kepada banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Kasus terakhir adalah Bupati Subang yang kembali mencalonkan diri. Ditengarai biaya kampanye yang cenderung tinggi membuat petahana ini membuka dirinya terhadap suap dan sponsor untuk membiayai kampanyenya nanti.

Demokrasi langsung yang sama-sama kita nikmati saat ini, memang membawa dampak. Saluran demokrasi yang dulu mampat, tersumbat dan terbatas menjadi oligarkhi kini berubah muka dan begitu terbuka. Euforia ini membawa hasrat yang cukup besar bagi perubahan. Namun demikian, ekses atau dampak lainnya adalah jalinan ikatan calon pemimpin dengan pemilih menjadi lebih cair,  terbuka dan rawan money politic. Ini yang berbahaya. Padahal dari sisi Undang-undang, Money Politic terlarang. Ciri pokok money politik  ditandai dengan adanya ; Pemberian (Materi dalam bentuk apapun) dan janji. Dua hal ini menjadi penanda utama politik uang yang kerap dilakukan oleh masing-masing pasangan calon untuk merebut suara pemilihnya.

Diskusi Workshop

Dalam salah satu paparan nara sumber di acara Bimbingan Teknis hari ini, secara nyata di utarakan bahwa money politic adalah hal terlarang dan termasuk kedalam kategori pelanggaran. Namun dalam kenyataannya tidak dapat dihindari mengingat tuntutan yang besar dari masyarakat itu sendiri terhadap calon-calon di daerahnya. Proses pemilihan Kepala Desa misalnya, jual beli suara nan transaksional kerap terjadi. Masyarakat memilih cara instan dengan menerima lembaran biru dan merah. Makin besar gelontoran dana, makin terbuka peluang sang calon terpilih. Seolah ini menjadi hal yang biasa dan terjadi dimana-mana. Sehingga ketika pemilihan Kepala Daerah berlangsung, tuntutan yang sama kembali terjadi bahkan dengan jumlah dana yang lebih besar.

Menarik juga apa yang menjadi sessi diskusi pada salah satu segmen, dimana salah seorang peserta mengutarakan bahwa Pemimpin adalah cerminan dari masyarakat yang dipimpinnya. Dengan arti kata lain, dimana uang menjadi panglima maka begitu pula sikap pemimpinnya. Mustahil memperoleh pemimpin bersih ketika masyarakatnya terbiasa dengan sikap instan dan memilih lembaran biru dan merah daripada kebijakan publik yang strategis dan berjangka panjang. Hal ini diutarakan menyangkut maraknya OTT yang dilakukan KPK sekaligus menjawab pertanyaan lainnya soal proyek-proyek yang biasanya dimainkan oleh anggota DPR RI dan DPRD. Ketika tuntutan konstituen yang begitu besar pada mereka, maka dengan keuangan pribadi yang terbatas tidak mungkin memuaskan seluruh pemilihnya. Perlu ada jalan lain yang dapat menjadi sumber dana baru untuk membiayai pola patron client seperti itu.

Pesimisme kemudian terlihat dari peserta lain, menurutnya sistem yang ada saat ini cenderung membuat hal itu terjadi. Berbeda misalnya ketika dahulu pemilihan dilakukan dengan cara keterwakilan. Walaupun ada sisi negatif, tapi cara keterwakilan lebih meminimalisir penggunaan dana yang tidak terkontrol seperti saat ini.  Masih menurutnya, bahwa dengan demikian demokrasi tidak mampu memberikan harapan baru. Pada saatnya nanti, masyarakat akan mengalami kejenuhan ; ribut disana sini, rebutan hak pilih dimana-mana, OTT menghiasi TV dan Radio dan seterusnya.

Berbeda dengan peserta sebelumnya, salah seorang peserta perempuan justru melihat dari sisi yang lain. Menurunya masih terselip optimisme, asalkan ada edukasi yang baik dari para penegak hukum (kejaksaan, polisi dan pemerintah pada umumnya). Bahwa demokrasi kita yang belum matang mutlak diperlukan edukasi yang berkelanjutan terhadap masyarakat. Edukasi yang mengantarkan mereka pada pola pemikiran ke depan, bukan pada tataran sekejap, instan dan money oriented. Namun bagaimana memilih pemimpin yang mampu melaksanakan program-program kebijakan berjangka panjang. Walaupun hal ini tidak secara langsung dapat diterima masyarakat. Namun justru ini yang lebih baik dan bersifat makro, menyentuh seluruh lapisan tidak terbatas pada beberapa daerah pemilihan semata.

Akhir Topik

Apa yang menjadi topik diskusi hari ini memang menarik, walau hanya sekemulit saja yang bisa saya tuliskan namun tentu arah dan issuenya sangat aktual dengan kondisi kita saat ini. Ada 171 daerah di Indonesia yang mengikuti pelaksanaan Pilkada serentak. Tepat pada bulan Juni nanti, seluruh daerah yang berjumlah 171 itu akan memilih calon pemimpin di daerahnya. Tentu jauh dari kesempurnaan, tapi harapan menuju arah yang lebih baik tentu patut di tetapkan dalam hati kita. Sudah saatnya memang masyarakat kita menjadi lebih dewasa, bukan sebaliknya menjadi barbar, bangga dengan primordialisme dan saling sikut sehingga mudah terpecah. Ini PR kita bersama.

– Ciputra Bekasi, 14 Februari 2018 –