Month: June 2017

Puasa dan siklus pencernaan

Posted on Updated on

Setiap kali datang bulan Ramadhan, maka rutinitas dan pola makan kita berubah. Biasa sarapan pagi pukul 06-07an kini di waktu shubuh. Pun demikian makan siang yang berganti waktu setelah berbuka. Menahan aktivitas makan dari shubuh hingga maghrib sebenarnya bukan masalah. Namun yang menjadi masalah adalah akibat dari perubahan pola makan ini terhadap proses pencernaan dan jadwal rutin ke kamar mandi. Ini yang masalah. Tak jarang harus menunggu puluhan menit agar si ‘kuning’ keluar, itupun dengan susah payah. Terkadang tidak keluar sama sekali sampai dua atau tiga hari. 
Ini sungguh tak enak kawan, membawa barang yang seharusnya dibuang setiap hari dalam perut kita. Rasanya begah dan kembung gak keruan. Hadeuuuhhhh

Kali ini Badan Musyawarah

Posted on Updated on

Setelah minggu lalu mendampingi Badan Kehormatan ke kota Malang dalam rangka Kunjungan Kerja. Hari ini giliran tugas lagi mendampingi Badan Musyawarah ke kota Solo atau Surakarta. Penerbangan dijadwalkan take off jam 2 nanti. So masih ada waktu sekitar 1 jam menunggu di sini. 

Jika Badan Kehormatan hanya beranggotakan 5 orang, maka tidak demikian dengan Banmus. Anggota Banmus adalah perwakilan dari tiap fraksi di Dewan, sehingga hampir bisa dipastikan jumlahnya mencapai setengah dari total jumlah anggota DPRD (untuk Bogor totalnya 50 orang dgn 7 fraksi).

Bisa dikatakan setiap keputusan yang menyangkut penjadwalan kegiatan baik itu komisi, pansus dll dilakukan melalui Banmus. Pun demikian dengan laporan hasil kegiatan, pembahasan komisi, pansus dan seterusnya. Pimpinan DPRD bertugas sekaligus sebagai pimpinan Banmus (pimpiman tiap rapat). 

Keanggotaan Banmus ditentukan oleh masing-masing fraksi sesuai dengan perolehan kursi. Statusnya tidak permanen, alias dimungkinkan untuk dilakukan rolling atau pergantian keanggotaan yang merupakan hasil keputusan intern fraksi. Terkadang perubahan penempatan keanggotaan Banmus dipertukarkan dengan AKD lainnya, seperti BKD dan BPPD.

-bersambung-

Mendampingi Kunker Badan Kehormatan DPRD

Posted on

Setelah beberapa kali mendapat tugas mendampingi AKD (Alat Kelengkapan DPRD) minus Komisi, Pansus dan BPPD saat Kunjungan Kerja, baik itu antar kota, dan antar Propinsi. Kali ini penugasan selanjutnya adalah mendampingi Badan Kehormatan dibawah Ketua baru periode sisa masa jabatan kedua 2017-2019. Tujuan kota yang dikunjungi adalah DPRD kota Malang Propinsi Jawa Timur. Rute yang diambil melalui jalur udara, yang tentu saja lebih efisien dari sisi waktu (kurang lebih 1,5 jam perjalanan). Menurut rencana kami tiba di lokasi sekira tengah hari Pukul 12.00 siang.


Dari beberapa Daerah yang sudah dikunjungi beberapa waktu lalu, permasalahan BKD secara umum berada pada tataran etis dan penegakan sanksi. Fungsi dan tugas pokok BKD di tiap daerah, rata-rata mirip (karena payung hukumnya sama secara nasional). Perbedaan hanya ada pada tataran tekhnis dan aktualisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah.

Sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD, BKD pada dasarnya memiliki kewenangan strategis dalam hal penegakan disiplin dan kode etik anggota Dewan. Jadwal kegiatannya disusun tiap bulan dan menyesuaikan dengan kegiatan Dewan pada umumnya setiap bulan berjalan. Laporan dan jadwal kegiatan BKD kemudian dilaporkan dalam Rapat Badan Musyawarah yang umumnya dilakukan di awal bulan berjalan.

Jumlah anggota BKD secara umum merupakan wakil dari masing-masing fraksi. Jumlahnya tidak lebih dari 5 sd 8 orang di tiap DPRD. Pemilihan keanggotaan dan pimpinan BKD merupakan hasil konsensus dan kesepakatan anggota Dewan yang terbagi kedalam dua masa periode jabatan, yaitu 2.5 tahun. Dengan demikian, amat sangat dimungkinkan terjadi pergantian susunan keanggotaan dan rotasi pimpinan selama dua periode masa jabatan. 

Permasalahan BKD Secara Umum

Menurut beberapa laporan yang saya ikuti selama mendampingi anggota BKD ke beberapa daerah, letak permasalahan umumnya berada pada mekanisme penegakan disiplin dan sanksi pada anggota Dewan yang melanggar; mulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat. Seperti yang terjadi di salah satu kota dimana salah satu anggota DPRD nya terlibat dan terbukti menjadi makelar proyek dan pidana penipuan. Karena kasusnya sudah tercium media, maka penegakan dilakukan dengan cara pemberhentian keanggotaan Dewan yang bersangkutan. Namun dalam kasus lain, dimana media tidak terlibat dan kasusnya tertutup tidak jarang masalah diselesaikan dalam lingkup intern dan sedapat mungkin menjaga kerahasiaannya di hadapan publik.

Tidak jarang posisi BKD berada pada posisi inferior, karena menyagkut kepentingan partai dan nama baik DPRD. Sehingga pelanggaran yang dilakukan anggota menguap begitu saja dan tidak mendapatkan sanksi. Tutup mata pun dilakukan, sejurus rapat hanya menjadi rutinitas penggugur kewajiban saja. Fungsi dan tugas pokok BKD dengan demikian hilang, sekedar pelengkap AKD semata. 

-catatan kecil bagian 1 dalam perjalanan menuju bandara Soeta-