Month: May 2017

Pendamping

Posted on

Ini cerita lainnya dari seorang pendamping. Selain mengurus dan melayani masalah administratif, seorang pendamping juga harus tau tata krama; kapan bicara dan kapan mengeluarkan bunyi. Bukan berarti pendamping berada dalam posisi bawah dan mereka diatas seperti laiknya tuan tanah dan centengnya, namun masing-masing sesuai dengan fungsi dan tupoksinya sendiri. Administrasi tentu yang utama; fasilitasi kegiatan selama kunjungan kerja adalah yang utama, menjadwalkan, pengkondisian tempat didaerah, jalin komunikasi dengan daerah tujuan, kesiapan hotel, makanan dan lain sebagainya.

Tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja juga tidak boleh dibuat asal dan copy paste. Karena tiap daerah adalah unik; masalah dan solusi yang berbeda dari satu daerah dengan lainnya. Oleh sebab itu kesekretariatan juga wajib menguasai minimal tahu dasar dari masalah yang sedang dikaji dan studi bandingkan. Sehingga dalam penyusunan laporan kunjungan atau bahkan rekomendasi (bila ada) sesuai konteks dan tidak keluar dari kerangka pikir Anggota Dewan yang didampingi. Skill mutlak diperlukan, khususnya penguasaan tata bahasa sekaligus keilmuan dalam bidang politik, kebijakan dan pemerintahan. 

Bagi saya tugas mendampingi itu lebih utama adalah jeli menangkap paradigma dan kerangka berpikir para anggota yang didampingi. Interpretasi dan subjektifitas tentu bermain, namun hal ini bisa diminimalisir dengan format baku pelaporan kegiatan, supervisi kasubag (senior) dan rambu keilmuan yang bersifat universal. 

Cara bersikap yang baik itu penting, melayani juga penting, namun penguasaan materi dan gaya bahasa juga tidak kalah pentingnya, setidaknya bagi saya yang berkutat di seputar itu.

– ditulis dalam perjalanan pulang tol km55 –

Kunjungan kerja DPRD

Posted on

Mencermati cara kerja anggota dewan ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan. Pertama sebagai mitra kerja di daerah (sesuai dengan UU Otonomi Daerah) maka perannya sejajar sebagai perangkat kerja daerah, tidak berhadap2an dalam artian bertindak oposan. Beberapa fungsi utamanya sebagai pengawas pemda, budgeting/anggaran dilakukan dan melekat didalamnya. Baik buruknya pemda adalah cerminan harmonisasi kerja keduanya.

Mengenai kunjungan kerja yang biasanya rutin dilakukan baik itu dalam tingkat pansus, komisi maupun Alat Kelengkapan DPRD lainnya semisal Badan Kehormatan, Badan Musyawarah dan BPPD bisa dikatakan sebagiannya perlu dan bisa juga tidak. Dikatakan perlu karena dalam pembahasan didalam terkadang input diperlukan. Kajiannya memang bisa dilakukan dengan berbagai cara; riset akademik melalui kepustakaan (non kunker ke luar kota/pulau/luar negeri), mengontrak tenaga/staff ahli di bidang yang sedang di bahas (hukum, ekonomi, bahasa dst) dan seperti yang disebut diawal dengan sowan mengunjungi daerah lain. 

Tidak semua produk pembahasan dewan menjadi perda. Dan tidak semua raperda yang kemudian ditetapkan menjadi perda juga dipraktekan oleh pemda. Beberapa diantaranya kadang tersimpan dimenara gading, sebagiannya lagi adalah pengulangan dari perda sebelumnya yang ditambahi dengan kalimat perubahan atau penyempurnaan.

Setelah beberapa kali mengikuti sidang, paripurna dan kunjungan kerja; saya semakin mengerti cara kerja pemda mengelola daerahnya pun dengan fungsi dewan sebagai mitra kerja dan pengawasannya. Banyak catatan yang sebenarnya ingin kutulis, tapi memang harus berhati hati memilih mana yang bisa dibagikan sebagai sekedar catatan pribadi dan mana yang tidak laik dikonsumsi umum.

-bersambung-