Month: December 2016

Berkah Tuhan

Posted on Updated on

Pada awalnya menjadi orang tua, apalagi dengan jumlah tiga orang anak tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi pada akhirnya harus dilewati juga proses itu. Anak adalah berkah Tuhan yang dianugerahkan pada pasangan dewasa seperti kita. Siap tidak siap toh kenyataannya ketika mereka hadir sedikitnya menambal sisi luka yang kosong pada diri kita. Beban, bisa juga. Tapi janganlah menganggap demikian, janji Tuhan tak mungkin ingkar. Dalam bentuknya yang lain kesiapan itu berproses mewujud dalam bentuknya yang semakin sempurna. Terus bertumbuh… Syaratnya adalah menerima keberkahan itu dengan lapang dada, menjalani dan mengisinya dengan belaian kelembutan, kasih sayang dan suri tauladan yang bisa mereka contoh. Baik buruknya mereka adalah jelmaan kita, para orang tua. Rezeki mereka adalah apa yang kemudian Tuhan titipkan pada kemampuan kita.

Semoga kita terus bertumbuh menuju bentuknya yang semakin sempurna, atau setidaknya menjadi lebih baik setiap hari. Untuk mereka, aku dan Tuhan yang menitipkannya 🙂

Detos, 24 des’16

Advertisements

​ATURAN HUKUM DAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM BINGKAI REFORMASI BIROKRASI

Posted on Updated on

ABSTRAK

*Tugas pelengkap akhir program studi Ilmu Pemerintahan

Oleh : Alike Mulyadi K.

Banyak kendala yang dihadapi dalam penataan birokrasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan masalah kebiasaan dan tindakan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Perilaku dan perbuatan dari ASN tersebut kadang memunculkan permasalahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik sehingga perlu adanya regulasi atau aturan main mengenai bagaimana seorang ASN bertindak, bekerja dan berperilaku. Regulasi tersebut kemudian melahirkan sejenis disiplin yang sarat akan etika dan norma hukum. Bentuk disiplin tersebut tertuang dalam produk hukum pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Usaha swasta,  yang terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan ini adalah untuk menjamin Tata Tertib dan kelancaran tugas dari Pegawai Negeri Sipil atau ASN itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan akhirnya adalah terciptanya pelayanan publik yang prima dalam bingkai pembangunan Indonesia.

Kata Kunci : Penataan Birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN), Regulasi, Disiplin Pegawai Negeri, Pelayanan Publik yang Prima 


PENDAHULUAN

Dari sisi etimologi birokrasi berasal dari bahasa Yunani bureau dan kratia yang artinya kurang lebih ; bureau = meja/kantor dan kratia = pemerintah. Dengan demikian secara sederhana bikrokrasi diartikan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah dari meja ke meja. Pengertian lain birokrasi adalah sebuah istilah kolektif untuk sebuah badan yang di dalamnya terdiri dari pejabat-pejabat ataupun sekumpulan dengan tugas yang pasti dan jelas akan pekerjaannya dan pengaruhnya dapat disaksikan pada seluruh organisasi. 

Berbicara birokrasi maka berbicara Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Kamus Hukum ASN atau dahulu dikenal dengan Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara; abdi negara; dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Adapun rumusan Pegawai Negeri menurut pendapat HR (Hoge Raad), sesuai keputusannya pada tanggal 30 Januari 1911 adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum, yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara atau alat-alat perlengkapan. Sedangkan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) pengertian pegawai negeri dirumuskan sebagai berikut; Pegawai Negeri adalah meliputi :

  • Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian
  • Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangan dan digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan termasuk di dalamnya jabatan dalam Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi dan Kepaniteraan Pengadilan. 

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari beberapa pengertian tersebut di atas, masih terlalu luas pengertian mengenai Pegawai Negeri tersebut. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pada pasal 2 ayat (1), membagi Pegawai Negeri atas : (1) Pegawai Negeri Sipil; (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (3)  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini membagi lagi Pegawai Negeri Sipil menjadi 2 bagian yaitu :

  1. Pegawai Negeri Sipil Pusat ; Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat menurut penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
  2. Pegawai Negeri Sipil Daerah ; Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.


PEMBAHASAN

Permasalahan

Permasalahan birokrasi sebenarnya lebih mengarah pada bagaimana prilaku-pelakunya terlihat di masyarakat. Secara konsep dan fungsi, birokrasi adalah sebuah keniscayaan bagi Negara. Keberadaannya adalah mutlak sebagai alat penyelenggara Negara. Hanya kemudian praktek yang jauh panggang dari api membuat perannya sebagai penyelenggara Negara, khususnya pelayan publik menjadi minor bahkan menjadi sasaran lumpuhnya fungsi Negara.

Beberapa bentuk pelanggaran disiplin para aparatur Negara pun ditemukan dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat, sejurus kemudian ramai dan marak menjadi headline berita di berbagai media cetak maupun online, seperti terutama  masalah pelanggaran terhadap disiplin waktu, disiplin administrasi, Narkoba, Korupsi dan penggelapan lainnya. Satu contoh kasus yang cukup mengemuka adalah ketika seorang Gayus Tambunan – pegawai golongan menengah di dirjen Pajak – mampu bermain dalam proses pajak beberapa perusahaan. 

Permasalahan indisipliner dan pelanggaran yang dilakukan oleh para aparatur Negara tersebut diatas sebenarnya tidak perlu terjadi andaikata hak, kewajiban dan sanksi yang ada dijalankan secara konsisten. Oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana aturan itu ada beserta hukum disiplin yang bisa diterapkan.  

Hak dan Kewajiban Aparatur Negara

Kewajiban Aparatur Negara  adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban itu  dapat dirinci sebagai berikut :

Kewajiban yang berhubungan dengan tugas di dalam jabatan : Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing masing ASN

Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan ASN pada umumnya : kewajiban ini terkait dengan ASN sebagai unsur aparatur Negara , abdi Negara dan abdi masyarakat yang dapat dirinci lagi sebagai berikut :

  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah (Pasal 4 UU No. 8 Th. 1974).
  • Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5 UU No. 8 Th. 1974).
  • Menyimpan rahasia jabatan (Pasal 6 UU No. 8 Th. 1974).
  • Mengangkat sumpah/janji pegawai negeri (Pasal 26 No. 8 Th. 1974).
  • Mengangkat sumpah/janji jabatan negeri (Pasal 27 UU No. 8 Th. 1974).
  • Mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sedangkan hak Pegawai Negeri adalah sesuatu yang diterima oleh Pegawai Negeri sebagai imbalan dari pelaksanaan kewajibannya. Hak ini diperoleh tentunya mengacu pada ketentuan atau persyaratan-persyaratan seperti :

  • Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawabnya (Pasal 7 UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh cuti (Pasal 8 UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban. (Pasal 9 Ayat (1) UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacad jasmani atau cacad rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga (Pasal 9 ayat (2) UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh uang duka bagi keluarga pegawai negeri sipil yang meninggal dunia (Pasal 9 ayat (3) UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Pasal 10 UU No. 8 Th. 1974).
  • Memperoleh kenaikan pangkat reguler (Pasal 18 UU No. 8 Th. 1974).
  • Menjadi peserta TASPEN menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963.
  • Menjadi peserta jaminan kesehatan nasional menurut Keputusan Presiden


Aturan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Menurut Siti Soetami ada tiga bentuk pertanggung jawaban Pegawai Negeri;

  1. Pertanggung jawaban kepidanaan
  2. Pertanggung jawaban keuangan perdata
  3. Pertanggung jawaban kedisiplinan atau administrative

Aparatur Sipil Negara yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi, berupa hukuman disiplin. Dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa : “Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Dalam penjelasannya disebutkan: “Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak diturut atau larangan itu dilanggar.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan beberapa definisi antara lain: dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 1 ayat 3 , pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dan dalam pasal 1 ayat 4, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir merupakan salah satu jenis bentuk pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil baik itu di pusat maupun daerah. Dalam kamus hukum R.Subekti, dan Soedarsono Tjitrosoedibio memberikan penjelasan mengenai detournement de pouvoir yaitu apabila suatu badan pemerintahan menggunakan kekuasaannya untuk tujuan lain daripada tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan kepadanya, maka penyalahgunaan ini merupakan suatu detournement de pouvoir. Penyalahgunaan wewenang bisa terjadi jika suatu alat perlengkapan negara menggunakan wewenang yang diberikan padanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang seharusnya diselenggarakan untuk maksud tertentu.

Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Di dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa hukuman disiplin terdiri dari :

Tingkatan hukuman disiplin : (1) Hukuman disiplin ringan; (2) Hukuman disiplin sedang; dan (3) Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : (1) Teguran lisan; (2) Teguran tertulis; dan (3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : (1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan (3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : (1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (3) Pembebasan dari jabatan (4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Tuntutan Reformasi Birokrasi

Esensi reformasi biokrasi sebenarnya adalah perubahan pola piker dan budaya kerja  aparatur negara. Diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional. Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian kinerja. Dengan indikator-indikator yang ditetapkan, maka reward and punishment juga bisa diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak saja dari atasan, tetapi juga dari luar. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, PNS tidak bisa berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar. ”Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian kinerja aparatur. Jenis sanksi juga sudah diformulasikan sedemikian rupa, yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja PNS atau aparatur juga ditingkatkan.  

Perubahan Mindset & Culture Set

Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan hal pokok lainnya dari reformasi birokrasi. Aparatur negara harus melayani, bukan dilayani. Buruknya wajah birokrasi Indonesia selama ini tak lepas dari proses rekrutmen CPNS, yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, tidak transparan, dan tidak mampu menempatkan orang dalam tugas dan tempat yang tepat. 

Reward and Punishment

Perlunya penegakan aturan kepada para aparatur birokrasi yang dilakukan secara simultan dan konsisten, seperti melalui peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas bagi setiap pelanggaran. Kemudian pada pelaksanaan hukuman juga tidak tebang pilih, misalnya juga berlaku bagi pejabat yang seharusnya memberikan hukuman, tetapi tidak melaksanakannya. 

Disiplin dan Tanggung Jawab

Salah satu cirri birokrasi, sebagaimana disebut pada bagian Landasan Teori di atas, adalah kedisiplinan. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa aparatur Negara dinilai memiliki etos kerja yang rendah dan disiplin yang buruk. Hal ini tercermin misalnya dari prilaku para ASN yang sering membolos di waktu kerja (siang hari) dengan berjalan-jalan ke Mall. Atau absensi yang tidak konsisten diterapkan, dimana waktu kedatangan sering terlambat. Oleh sebab itu penerapan disiplin menjadi kunci melalui sistem baku absensi yang jelas dan disertai dengan konsekuensi yang bias diterima. 

Remunerasi Belum Tentu Menjadi Solusi

Pada salah satu tulisannya, Alfurkon Setiawan, Kepala Pusdatin Kemenpan-RB, menyebutkan bahwa remunerasi yang sesuai bagi pegawai Birokrasi dapat meningkatkan kinerja, disiplin, dan tanggung jawab. Namun dalam kenyataannya, gaji besar tidak menjamin seseorang melakukan praktek nakal yang sudah melembaga di lingkungan ASN, seperti mark-up kegiatan, proses tender yang tertutup, dan kolusi lainnya. Oleh sebab itu perlu dicari akar masalah yang lain agar masalah buruknya kinerja, buruknya disiplin dan tanggung jawab itu dapat diatasi. 

Mutasi bisa menjadi satu dari sekian jalan, dimana kemudian menempatkan orang pada wilayahnya yang pas dan memindahkan yang tidak cocok sesuai dengan penilaian yang sudah dibuat sebelumnya. Disamping itu perubahan budaya ‘euweuh pakeuweuh’ juga harus digalakan, dimana kemudian para aparatur Negara menyadari tanggung jawabnya dengan memisahkan antara pekerjaan dan hubungan pribadi. Sebab salah satu ciri dari birokrasi adalah adanya hubungan impersonal didalamnya. 

Manajemen Asset & Manajemen IT

Salah satu penyebab lambannya pelayanan public adalah bentuknya yang masih dikerjakan secara traditional dan manual. Oleh sebab itu peralihan tata kelola pemerintahan secara modern patut dilakukan secara perlahan. Dimulai dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang dilakukan melalui pelatihan, penataran dan sekaligus rekrutmen pegawai yang baik. Tanpa itu semua, kehadiran fasilitas secanggih apapun tidak akan berjalan dengan baik. Sebut saja misalnya internet yang kemudian hanya digunakan untuk kegiatan tidak penting; menonton youtube, bermain games dan sederet kegiatan tidak produktif lainnya. Padahal keberadaan IT mestinya mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga terciptanya pelayanan publik yang prima, low cost dan cepat. 
PENUTUP

Sebagai kesimpulan dan saran sedikitnya ada dua poin utama yang dapat dijadikan bekal penulisan ini. Pertama adalah bahwa aturan hukum dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri pada kenyataannya telah dibuat formulasinya sedemikian rupa, bahkan mengalami beberapa kali perbaikan seperti dalam rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian yang kemudian disempurnakan.  Namun kemudian yang menjadi permasalahan adalah penegakan yang masih tebang pilih dan tidak tegas dari para pucuk pimpinan/pemimpin strategis. Oleh sebab itu, ada baiknya evaluasi justru dilakukan bukan pada aturan hukum dan disiplinnya namun lebih kepada penegakan aturan main tersebut. Sebab yang menjadi masalah selama ini bisa jadi adalah ketegasan, keadilan dan keterbukaan dalam proses penegakan aturan disiplin tersebut. Sehingga penataan wajah birokrasi kita ke depan akan lebih maju, terbuka dan professional demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan pembangunan Indonesia seutuhnya. 

Point kedua adalah bahwa reformasi birokrasi merupakan keniscayaan perubahan yang dilakukan terhadap komponen-komponen birokrasi itu sendiri seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Perubahan  itu dilakukan dengan melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat  dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan oleh Undang-undang. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang  bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya menunjukan kesadaran bahwa terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein; apa yang sebenarnya diharapkan, dengan keadaan yang sesungguhnya tentang  peran birokrasi dewasa ini. Namun demikian, dengan melakukan beberapa langkah strategis sebagaimana disampaikan pada bagian akhir pembahasan yakni; Perubahan Mindset & Culture Set, mekanisme Reward and Punishment yang baik, penegakan Disiplin dan Tanggung Jawab, perlunya peninjauan Remunerasi yang berlebihan dan Belum Tentu Menjadi Solusi, serta pembangunan prinsip Manajerial Asset & Manajemen IT yang baik diharapkan perubahan itu akan segera terwujud dan berjalan kea rah yang lebih baik di masa yang akan datang[]
DAFTAR PUSTAKA

Alfurkon Setiawan. (2003). Dampak reformasi bagi PNS. Jakarta: Pusdatin (Online) Diakses 25 Agustus 2015. 

Asep Sumaryana. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Bandung: Jurnal Administrasi Negara FISIP UNPAD. 

_____________. (2014). Buletin Badan Kepegawaian Negara: Informasi yang mencerahkan. Jakarta : BKN RI Edisi XXVII

Daeng S. (2013). Makalah IISIP Jakarta: Konsep Birokrasi. Jakarta: Scribd-Online. Diakses 01 Oktober 2015

Djatmika Sastra Marsono. (1995). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Humas Menpan RB. (2012). Hakekat Birokrasi. Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Diakses 10 September 2015

Kumpulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang : 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ridwan. (2002). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

Sudarsono. T. (2002). Kamus Hukum. Jakarta: cetakan III Rineka Cipta.

Victor Situmorang. (1994). Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Cetakan II Rineka Cipta.