Seputar Privatisasi BUMN

Posted on

kebijakan-privatisasi-bumnAda dua pandangan utama mengenai BUMN dan kebijakan privatisasi nya. Pandangan yang pertama adalah mereka yang menilai bahwa selaiknya BUMN mutlak dimiliki oleh Negara. Pandangan yang kedua adalah yang melihat bahwa BUMN tidak mutlak harus dimiliki oleh Negara, bisa saja diserahkan sebagiannya kepada pihak swasta selama tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah kebijakan privatisasi terhadap BUMN merupakan kelompok yang setuju terhadap pandangan kedua.

Lalu diantara keduanya mana yang paling cocok dan bisa diterapkan??? Apakah kemudian pihak yang setuju terhadap privatisasi melanggar undang-undang, atau justru itu demi kebaikan BUMN itu sendiri??

Tujuan Pendirian BUMN

Pada dasarnya BUMN didirikan dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu (monopoli). Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikut-sertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN.

Namun demikian, faktanya masih banyak permasalahan yang mendera BUMN di tanah air. Masalah yang muncul diantaranya adalah ; perolehan laba yang masih rendah yang disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kinerja yang lamban, high cost beuraucracy, lack of maintenance dan seterusnya. Salah satu solusi untuk keluar dari masalah itu adalah dengan melakukan privatisasi BUMN, seperti banyak terjadi pasca krisis moneter tahun 1997-1998 lalu.

Pro Kontra Privatisasi BUMN

Pro kontra seputar kebijakan privatisasi ini kemudian lahir di sebagian kalangan masyarakat. Mereka yang tidak setuju beranggapan bahwa BUMN merupakan aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun pada kenyataannya tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Sebaliknya, mereka yang setuju menganggap bahwa pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Berikut adalah alasan-alasan pro dan kontra terhadap kebijakan privatitasi BUMN tersebut :

*Pro Privatisasi

  1. Peningkatan efisiensi, kinerja dan produktivitas perusahaan yang diprivatisasi : BUMN sering dilihat sebagai sosok unit pekerja yang tidak efisien, boros, tidak professional dengan kinerja yang tidak optimal, dan penilaian-penilaian negatif lainnya. Beberapa faktor yang sering dianggap sebagai penyebabnya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya persaingan di pasar produk sebagai akibat proteksi pemerintah atau hak monopoli yang dimiliki oleh BUMN. tidak adanya persaingan ini mengakibatkan rendahnya efisiensi BUMN. Hal ini akan berbeda jika perusahaan itu diprivatisasi dan pada saat yang bersamaan didukung dengan peningkatan persaingan efektif di sektor yang bersangkutan, semisal meniadakan proteksi perusahaan yang diprivatisasi.
  2. Mendorong perkembangan pasar modal : Privatisasi yang berarti menjual perusahaan negara kepada swasta dapat membantu terciptanya perluasan kepemilikan saham, sehingga diharapkan akan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
  3. Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah : Secara umum, privatisasi dapat mendatangkan pemasukan bagi pemerintah yang berasal dari penjualan saham BUMN. Selain itu, privatisasi dapat mengurangi subsidi pemerintah yang ditujukan kepada BUMN yang bersangkutan. Juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan yang beroperasi lebih produktif dengan laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, privatisasi dapat menolong untuk menjaga keseimbangan anggaran pemerintah sekaligus mengatasi tekanan inflasi.

*Kontra Privatisasi

  1. Privatisasi salah sasaran : Beberapa alasan diatas dianggap tidak sesuai dengan fakta. Sebab jika itu yang menjadi motifnya, maka seharusnya yang diprivatisasi adalah perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, produktivitasnya rendah dan kinerjanya payah. Sehingga dengan diprivatisasi, diharapkan perusahaan tersebut berubah menjadi lebih efisien, produktivitasnya meningkat, dan kinerjanya menjadi lebih bagus. Kenyatannya yang diprivatisasi adalah perusahaan yang sehat dan efisien. Jika ada perusahaan negara yang merugi dan tidak efisien, biasanya disehatkan terlebih dahulu sehingga menjadi sehat dan mencapai profit, dan setelah itu baru kemudian dijual.
  2. Alasan yang mengada-ngada : Alasan untuk meningkatkan pendapatan negara juga tidak bisa diterima. Memang ketika terjadi penjualan aset-aset BUMN itu negara mendapatkan pemasukan. Namun sebagaimana layaknya penjualan, penerimaan pendapatan itu diiringi dengan kehilangan pemilikan aset-aset tersebut. Ini berarti negara akan kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Akan menjadi lebih berbahaya jika ternyata pembelinya dari perusahaan asing. Meskipun pabriknya masih berkedudukan di Indonesia, namun hak atas segala informasi dan bagian dari modal menjadi milik perusahaan asing.

Simpulan

Keduanya baik pihak yang setuju maupun tidak tentu memiliki alas annya masing-masing; ada baik dan ada buruknya. Privatisasi bukanlah barang haram, tujuan privatisasi sudah diundangkan dan tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang isinya berkaitan dengan BUMN, tepatnya adalah tentang upaya meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero. Penerbitan peraturan perundangan tentang BUMN dimaksudkan untuk memperjelas landasan hukum dan menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan yang terkait serta sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMN. Privatisasi bukan semata-mata kebijakan final, namun merupakan suatu metode regulasi untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai mekanisme pasar. Kebijakan privatisasi dianggap dapat membantu pemerintah dalam menopang penerimaan negara dan menutupi defisit APBN sekaligus menjadikan BUMN lebih efisien dan profitable dengan melibatkan pihak swasta di dalam pengelolaannya sehingga membuka pintu bagi persaingan yang sehat dalam perekonomian.

-seri kuliah : penunai tugas 2 MK Sistem Ekonomi Indonesia-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s