Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik dan Privat

Posted on

Dalam mata kuliah HTP (hukum tata pemerintahan) yang kini tengah saya ikuti, ada beberapa materi baru yang menurut saya cukup menarik. Diantaranya adalah mengenai posisi pemerintah dalam kaitannya dengan tindakan hukum yang mana bisa termasuk dalam wilayah hukum publik atau privat/perdata. Dalam tindakan hukum yang dilakukannya, bisa saja ia melanggar hukum sehingga bisa diperkarakan (walau secara perdata). Dan ini cukup menarik, mengingat posisi nya sebagai lembaga publik yang bisa digugat secara hukum ketika lalai dan melakukan kesalahan. Mengenai lebih jauh tentang ini, saya akan menuliskannya secara terpisah.

Dibawah ini adalah sekedar catatan kecil saja tentang tugas pertama yang saya selesaikan beberapa saat lalu (sebagai dokumentasi juga seandainya nanti filenya hilang dalam flashdisk dan saya perlu buat ujian hehe…)

 

Perbedaan Kedudukan Pemerintah dalam hukum publik dan privat

Sebagaimana telah disinggung pada materi inisiasi 2 mengenai kedudukan, kewenangan dan tindakan pemerintah (bestuurshandeling); bahwa kedudukan pemerintah atau administrasi negara adalah subyek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan (lichaam) hukum pemerintahan, karena mewakili dua institusi maka dikenal ada dua macam tindakan hukum yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat.

Berdasarkan sumber yang lain, seperti yang diutarakan dalam makalah Rio Okto Dharmawan (Sospol UPN Surabaya ; 2008), kedudukan pemerintah dalam hukum publik dan privat, perbedaannya terletak pada tindakan hukum dan akibat yang ditimbulkannya, dimana yang satu berada di dalam koridor hukum publik sementara dalam tindakan lain berada dalam hukum keperdataan (privat). Materi ini berada dalam kajian bab Kedudukan, kewenangan dan tindakan pemerintah (bestuurshandeling). Tindakan pemerintah atau bestuurshandeling diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam menjalankan pemerintahan (bestuurs organ) dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan (bestuurs functie).

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik atau yaitu tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Namun menurut Ridwan HR (2003) dalam menjelaskan posisi kedudukan tersebut ternyata adakalanya sukar dilakukan, terlebih ketika harus ditarik garis pembatas yang jelas antara kedudukan pemerintah kapan berada dalam hukum publik atau kapan berada dalam hukum keperdataan. Hal ini terjadi mengingat dalam kenyataannya tindakan hukum tersebut tidak selalu dilakukan oleh organ pemerintahan, tetapi juga oleh seseorang atau badan hukum perdata dengan persyaratan tertentu. Di samping itu, ada pula kesukaran lain dalam menentukan garis batas (scheidingslijn) tindakan pemerintah apakah bersifat publik atau privat, terutama sehubungan dengan adanya dua macam tindakan hukum publik, yaitu yang bersifat murni (de puur publiekrechtelijke), sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan publik dan bersifat campuran atau tidak murni antara hukum publik dan hukum privat (de gemengd publiek en privaatrechtelijke).

Oleh sebab itu dalam salah satu blog bimbingan skripsi, team smartconsulting menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk menentukan apakah tindakan pemerintahan itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik, maka secara teoritis bisa dilihat dari kedudukan pemerintah saat menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku, jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. Dengan kata lain, ketika pemerintah terlibat dalam pergaulan keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum, ia tidak berbeda dengan pihak swasta yaitu tunduk pada hukum privat. Cara lain adalah dengan melakukan pembedaan antara overheid sebagai pemegang kewenangan pemerintahan dengan lichaam sebagai badan hukum.

Contohnya bisa kita lihat dalam pemerintahan daerah, yang kita pahami daerah sebagai badan hukum publik; satu sisi sebagai overheid dan di sisi lain sebagai licham. Sebagai overheid, daerah melaksanakan kewenangan atau tugas-tugas pemerintahan yang diberikan dan diatur oleh ketentuan hukum publik. Sebagai licham, daerah adalah sebagai wakil dari badan hukum yang dapat bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Contoh konkretnya adalah ketika misalnya sebuah Kabupaten membeli beberapa mobil atau bus baru untuk kepentingan perusahaannya, Kabupaten melaksanakan perjanjian jual beli yang didasarkan pada hukum perdata. Disebutkan juga bahwa sebagaimana badan hukum privat, Kabupaten adalah pemikul hak dan kewajiban keperdataan, Kabupaten dapat melakukan berbagai tindakan hukum berdasarkan hukum perdata, ia dapat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum “biasa”. Apabila Kabupaten melakukan tindakan tersebut, secara prinsip kedudukannya sama dengan seseorang atau badan hukum. Dengan demikian, pemerintah (pemerintah daerah) dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik dan tindakan hukum keperdataan.

-A. Mulyadi K-

18 Maret 2015

Advertisements

2 thoughts on “Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik dan Privat

    Amelia Runesi said:
    September 4, 2017 at 12:24 pm

    terima kasih materi yang sangat menarik bagi yang belum paham perlu dipelajari ijin copy ya kk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s